Alat Elektonifikasi Tol Mesti Akurat dan Terjangkau

MACHRADIN WAHYUDI RITONGA UNTUK KOMPAS

Kondisi Gerbang Tol Tangerang 2, Senin (2/4/2018). Pemerintah berencana melelang pengadaan teknologi pembaca data dan transaksi untuk mendukung elektronifikasi jalan tol.

Jakarta, Kompas - Penerapan mekanisme aliran kendaraan tanpa berhenti di jalan tol memerlukan dukungan teknologi untuk integrasi data dan transaksi. Selain akurat membaca data, pemerintah mensyaratkan teknologi dengan harga terjangkau.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono di Jakarta, Selasa (3/4/2018) menyatakan, pihaknya sedang mempersiapkan tendernya. "Kami belum menentukan teknologinya, tetapi teknologi yang akan diterapkan harus  murah dan akurat. Banyak pilihan teknologinya," ujarnya.

Menurut Basuki, ada beberapa jenis teknologi untuk transaksi di jalan tol dengan kendaraan tetap melaju dan  telah diterapkan di banyak negara. Contohnya, teknologi berbasis satelit, teknologi berbasis gelombang radio, hingga teknologi yang tersambung dengan aplikasi di telepon genggam. Hal-hal itu akan dimasukkan sebagai syarat dalam tender. Namun, jadwal lelang sejauh ini belum pasti.

Di sisi lain, penyedia jasa teknologi juga telah menawarkan produknya kepada pemerintah. Penawaran itu antara lain datang dari perusahaan asal Hungaria,  Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang. "Semua sedang diuji kelayakannya di BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol). Mudah-mudahan free flow (transaksi tanpa henti di tol) siap diterapkan tahun ini, setidaknya  untuk ruas tol di perkotaan," ujar Basuki.

Secara terpisah,  Kepala BPJT Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, lelang akan dilakukan untuk mencari konsorsium pengumpul tol elektronik (electronic toll collection/ETC). Konsorsium  akan bertugas  menyediakan teknologi dan mendistribusikan peralatan di jalan tol serta menyelenggarakan fungsi pembayaran.

"Tidak harus dari lembaga keuangan, tetapi bisa melaksanakan fungsi e-wallet (dompet elektronik dan terdaftar di Bank Indonesia). Dengan demikian, bank tidak perlu lagi menyediakan alat seperti terjadi sekarang," kata Herry.

Menurut Herry,  teknologi bukan yang utama. Yang penting standar performa yang diinginkan pemerintah dapat tercapai. Prinsipnya, teknologi tersebut harus akurat, cepat,  dan dengan harga yang paling murah. Dengan demikian, masyarakat  tidak terbebani.

Terkait itu, Direktur PT Aino Indonesia, Syafri Yuzal, berharap pemerintah  mempertimbangkan  teknologi  yang akan digunakan dengan cermat untuk mendukung transaksi aliran kendaraan tanpa berhenti. Dalam penerapannya di negara lain, terdapat prasayarat yang mesti dipenuhi, misalnya penerapan aliran tanpa henti memerlukan data terkait kendaraan yang terintegrasi. Selain itu, sebagian besar masyarakatnya sudah terhubung dengan perbankan sehingga transaksi dapat dibayar dengan dompet elektronik maupun kartu kredit. Hal lainnya adalah terkait penegakan hukum jika terjadi pelanggaran.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah karakteristik masyarakat di Indonesia. Pengalaman penerapan sistem transaksi tanpa sentuh atau tanpa berhenti di sebagian ruas tol di Indonesia perlu menjadi bahan pembelajaran. Selain itu, data di Indonesia yang masih terpisah-pisah juga perlu solusi. "Maka  tidak bisa sekadar mengambil dan menerapkannya di Indonesia," kata Yuzal.