Rombongan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang dipimpin oleh Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini (berkerudung, kedua dari kanan) mengunjungi Redaksi Harian Kompas, Selasa (27/2) di Jakarta. Emma memaparkan sejumlah perkembangan program kerja yang sudah dakan akan dilakukan. Rombongan Emma disambut Pemred Kompas Budiman Tanuredjo dan Redaktur Pelaksana, Mohammad Bakhir.
JAKARTA, KOMPAS - PT Sarana Multi Infrastruktur menyatakan, pembangunan infrastruktur di daerah mulai meningkat. Namun, keberhasilan pembangunan di daerah itu membutuhkan dua syarat, yaitu pemimpin yang visioner dan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur yang dibentuk pada tahun 2009. Pemilik perusahaan ini adalah pemerintah Republik Indonesia dengan visi menjadi katalis dalam percepatan pembangunan di Indonesia.
Sektor yang dibiayai oleh PT SMI misalnya pembangunan jalan tol, jembatan, transportasi, minyak dan gas, telekomunikasi, listrik, dan suplai air. Pembangunan infrastruktur sosial juga dilakukan, seperti rumah sakit dan pasar.
“Proyek infrastruktur di daerah membutuhkan pemimpin yang visioner,” kata Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini dalam kunjungannya ke kantor redaksi harian Kompas, di Jakarta, Selasa (27/2).
Rombongan Emma disambut Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo dan Redaktur Pelaksana Mohammad Bakir.
Menurut Emma, saat ini sebaran lokasi proyek yang didanai PT SMI telah tersebar di seluruh Indonesia, antara lain di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, serta Papua dan Maluku.
Pascal Saju
Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur Emma Sri Martini dalam kunjungannya ke kantor redaksi harian
Per Januari 2018, PT SMI telah bekerja sama dengan 18 pemerintah daerah dengan total nilai komitmen Rp 2,91 triliun. Nilai komitmen terbesar berada dalam infrastruktur jalan Rp 1,418 triliun, rumah sakit umum daerah (RSUD) Rp 1,365 triliun, pasar Rp 35 miliar, dan terminal Rp 90,17 miliar.
Misalnya, Provinsi Kalimantan Utara meminjam Rp 340,68 miliar untuk membangun jalan pada tahun 2016. Lalu, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, meminjam Rp 79,96 miliar untuk membangun pasar tahun 2017.
Menurut Emma, tujuan PT SMI antara lain mempercepat pencapaian target program pembangunan daerah dan menjadi alternatif pembiayaan bagi daerah selain anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berdasarkan kontrak tahun jamak.
Ia juga menambahkan, khusus daerah urban, pembangunan infrastruktur transportasi publik meningkat pada tahun 2018. Peningkatan terjadi karena dampak kemacetan di kota besar sudah mulai terasa.
Elsa Emiria Leba untuk Kompas
Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini dan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo, dalam kunjungan PT SMI ke Redaksi Kompas, di Jakarta, Selasa (27/2).
PT SMI, bersama 11 lembaga keuangan lainnya, terlibat dalam pendanaan proyek kereta ringan atau light rapid transpit (LRT). Pendanaan mencapai Rp 29,9 triliun. Ini merupakan sindikasi terbesar yang pernah dibuat bank-bank bersama PT SMI.
Proyek memiliki manfaat ekonomi Rp 54 triliun yang diperoleh pengguna LRT selama 50 tahun atas efisensi waktu perjalanan, biaya operasional kendaraan dan pengurangan emisi. PT SMI juga sedang mengkaji pembiayaan LRT di Palembang, Sumatera Selatan. (DD13)
