Hadiah Sepeda dari Presiden untuk Petani Perhutanan Sosial

Kompas/Ambrosius Harto

Presiden Joko Widodo berbincang dengan petani perhutanan sosial di hutan jati Desa Dungus, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin (6/11). Presiden memberikan dua sepeda kepada dua petani yang beruntung ditunjuk untuk maju dan memenuhi permintaan Presiden melantangkan Pancasila.

Presiden Joko Widodo tak bisa lepas dari kesukaan memberi sepeda kepada rakyat yang beruntung menjawab pertanyaan.

Senin (6/11) di hutan jati Desa Dungus, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Presiden menghadiahkan dua sepeda. Satu sepeda untuk Basuki, petani dari Madiun. Sepeda lainnya untuk Sulani, petani dari Tuban.

Madiun merupakan lokasi keempat Presiden dalam agenda pemeriksaan pelaksanaan program perhutanan sosial. Lokasi sebelumnya adalah Kabupaten Bekasi sekaligus mencakup Kabupaten Karawang di Jawa Barat. Selanjutnya di Kabupaten Probolinggo yang juga mencakup Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang. Di Kabupaten Boyolali mencakup Kabupaten Pemalang. Di Madiun mencakup Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Tuban.

Basuki adalah petani yang ditunjuk Presiden untuk maju ke panggung di bawah naungan hutan jati yang cukup rimbun pada Senin yang panas itu. Basuki merupakan satu di antara 1.622 petani penerima surat keputusan pemanfaatan kawasan hutan negara oleh masyarakat melalui program Perhutanan Sosial Nusantara (Pesona).

Kepada Presiden, Basuki menceritakan mendapat hak pengelolaan lahan seluas 5.000 meter persegi (m²). Basuki berencana menanami lahan itu dengan tanaman jagung mengingat harganya sedang tinggi, yakni Rp 4.000 per kilogram (kg). Harga itu jauh di atas titik terendah yang ditetapkan Presiden tahun 2015 pada angka Rp 2.700 per kg.

Awalnya, Basuki berandai mampu menghasilkan 5 ton jagung dari 0,5 hektar lahannya. Jumlah itu mengagetkan Presiden. ”Mungkin separuhnya, tetapi kalau Bapak bisa, siapa tahu memang begitu,” ujar Jokowi, panggilan akrab Kepala Negara.

Kepada Basuki dan seluruh petani, Presiden mengingatkan agar lahan yang sudah dikelola benar-benar dimanfaatkan. Jika tidak dikelola, hak pemanfaatan 35 tahun akan dievaluasi dan dicabut. Kondisi serupa terjadi untuk kredit usaha rakyat (KUR) yang diajukan petani kepada perbankan negara. KUR harus dipakai semata untuk modal usaha atau bukan untuk konsumsi.

Seusai membahas soal perhutanan sosial, Presiden bertanya kepada Basuki, apakah hafal Pancasila? Basuki mengaku tidak hafal. Namun, Presiden dengan sabar menuntun Basuki mengucapkan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Basuki dengan mantap dan lantang mengucapkan Pancasila mengikuti pernyataan Jokowi.

”Sepedanya ada. Silakan diambil. Yang lain biar ingin,” ucap Presiden, disambut tawa lebih dari 200 petani yang diundang dalam acara di hutan jati itu.

Kompas/Ambrosius Harto

Presiden Joko Widodo melihat produk olahan program perhutanan sosial di hutan jati Desa Dungus, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin (6/11).

Setelah Basuki mengambil dan menuntun sepeda ke tempat duduk, Jokowi memanggil seorang petani lain. Yang mendapat kesempatan itu ialah Sulani, perempuan petani sekaligus juragan pupuk dan jagung, seperti teriakan rekan-rekannya.

”Oh, juragan pupuk. Nah, pasti hafal Pancasila dong,” kata Presiden.

”Hafal, Pak Presiden,” ujar Sulani, membalas dengan lantang dan mantap.

Benar saja. Sulani mantap melantangkan Pancasila yang disambut tepuk tangan riuh rendah petani. ”Silakan ambil sepedanya. Itu mahal lho karena tulisan ’Hadiah dari Presiden RI’. Yang membuat mahal tulisan itu,” ujar Jokowi.

Seusai acara, Presiden menyempatkan diri menyalami dan berfoto dengan kalangan petani di hutan jati itu. Jokowi juga melihat beberapa stan pameran produk pertanian mitra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Presiden juga memberikan waktu kepada jurnalis untuk wawancara. Sebelum pergi, Jokowi menyapa warga yang menunggu di tepi jalan. Kepada warga, Presiden memberi salam serta membagikan buku dan kaos yang membuat rakyat amat antusias. Pasukan Pengamanan Presiden cukup kewalahan menahan dorongan masyarakat yang sekadar ingin bersalaman atau menyentuh Presiden.