JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Dewan Koperasi Indonesia menandatangani nota kesepahaman bersama. Nota kesepahaman ditandatangani Ketua KPPU M Syarkawi Rauf dan Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (12/7).
Ketua KPPU M Syarkawi Rauf dalam siaran pers tertulis yang diterima Kompas di Jakarta, Kamis (13/7), mengatakan, kerja sama ini didasarkan pada kesamaan cara pandang dari kedua belah pihak untuk melakukan upaya terbaik dalam menjamin keadilan dan pemerataan usaha dalam rangka memperkuat dan kemandirian ekonomi nasional melalui kemitraan yang sehat antara pelaku usaha besar dengan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
Syarkawi mengatakan, untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan implementasi kemitraan tersebut, maka KPPU harus bersinergi dengan semua elemen, salah satunya dengan Dekopin yang selama ini menjadi wadah tunggal gerakan koperasi Indonesia.
”Sinergi KPPU dan Dekopin akan memberi dampak positif bagi upaya percepatan terciptanya kemitraan yang sehat,” kata Syarkawi.
Dalam catatan KPPU, struktur jumlah pelaku usaha Indonesia 99 persen adalah usaha kecil dan mikro, sedangkan 1 persennya dalam kategori menengah dan besar. Dari komposisi tersebut, jumlah pelaku usaha yang telah melakukan kemitraan berjumlah kurang dari 10 persen sehingga tentunya berpotensi menimbulkan ketimpangan antara usaha kecil dan mikro dengan menengah dan besar.
Melalui jaringan kerja Dekopin yang tersebar luas di seluruh Indonesia serta kewenangan yang dimiliki KPPU, diyakini akan menjadi kolaborasi yang efektif untuk mereduksi ketimpangan ekonomi tersebut.
”Ketika KPPU dan Dekopin dapat bersama-sama mengawal implemetasi kemitraan yang sehat, koperasi dan UMKM tidak lagi hanya dijadikan segementasi pasar pelaku usaha besar, tetapi menjadi mitra usaha yang sesungguhnya bagi pelaku usaha besar untuk meningkatkan daya saingnya di pasar yang semakin terbuka lebar, kemitraan usaha yang dibangun harus berkelanjutan, dengan prinsip tumbuh bersama. Perwujudan perekonomian nasional yang berkeadilan akan terakselesari dengan baik melalui dukungan penuh pemerintah mewujudkan kemitraan usaha yang berkelanjutan,” kata Syarkawi. (*/BDM)
