Mendikbud Nadiem Prioritaskan Digitalisasi Sekolah dan Medium Pembelajaran
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai delapan program prioritas untuk tahun 2021. Salah satu di antaranya adalah digitalisasi sekolah dan medium pembelajaran.
Oleh
Mediana
·3 menit baca
Kompas/Priyombodo
Zikro, guru taman kanak-kanak, mengajar siswa didiknya melalui pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan telepon seluler di ruang kelas TK Kartini, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (10/8/2020). Pandemi Covid-19 memaksa guru dan siswa belajar dengan sistem daring, tak terkecuali bagi siswa TK.
JAKARTA, KOMPAS — Digitalisasi sekolah dan medium pembelajaran menjadi salah satu program prioritas pemerintah pada 2021. Kondisi pandemi Covid-19 bukan penghalang untuk merealisasikan program.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyampaikan hal tersebut di sela-sela ”Taklimat Media Awal 2021”, Selasa (5/1/2021) di Jakarta. Program prioritas digitalisasi sekolah dan medium pembelajaran mencakup empat bagian, yakni penguatan platform digital, layanan terpadu kemendikbud, kehumasan, dan media, bahan ajar dan model media pendidikan digital, serta penyediaan sarana pendidikan.
Meski dalam kesempatan itu tidak dijelaskan rinci, Nadiem menyebut akan ada 345 model bahan ajar dan model media pendidikan digital. Lalu, subprogram penyediaan sarana pendidikan berupa perangkat teknologi informasi komunikasi dan alat permainan edukatif akan menyasar ke 16.844 sekolah.
Dia menegaskan, pihaknya tidak menunggu pandemi Covid-19 berlalu untuk merealisasikan transformasi layanan pendidikan. Kebijakan Merdeka Belajar yang sudah dia cetuskan sejak awal akan tetap mengiringi.
Kebijakan Merdeka Belajar yang sudah diumumkan tahun lalu akan kembali jadi program prioritas pada 2021, seperti Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak, peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen nasional, dan Kampus Merdeka.
”Kebijakan Merdeka Belajar yang sudah diumumkan tahun lalu akan kembali jadi program prioritas pada tahun 2021, seperti Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak, peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen nasional, dan Kampus Merdeka,” tuturnya.
Selama masa pandemi Covid-19, Ruangguru membuka akses pelatihan guru daring secara gratis dengan tujuan memperkaya keterampilan mengajar para guru, terutama di tengah situasi pandemi. Hingga kini, layanan pelatihan guru daring gratis dari Ruangguru telah diakses lebih lebih dari 200.000 guru di Indonesia.
Kelompok marjinal
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Sartono secara terpisah menyampaikan, masih ada sekitar 46.000 satuan pendidikan yang belum terpapar akses listrik ataupun internet. Satuan pendidikan tersebut berada di pelosok daerah. Permasalahan ini semestinya segera diselesaikan bersama pemerintah daerah. Jika tidak teratasi trisemester pertama 2021, dia khawatir kesenjangan layanan pendidikan membesar.
”Pada mulanya, kami pemerintah optimistis kondisi pandemi Covid-19 pada tahun 2021 berangsur membaik. Namun, faktanya adalah memasuki November-Desember 2020, kenaikan jumlah kasus positif Covid-19 meninggi. Pembukaan kembali sekolah serta-merta akan mengkhawatirkan, sedangkan pembelajaran jarak jauh masih menyimpan potensi permasalahan,” paparnya.
Menurut Agus, selain infrastruktur fisik, tantangan digitalisasi layanan pendidikan lainnya adalah penguasaan teknologi informasi di kalangan guru. Tidak semua guru di Indonesia piawai memanfaatkan perangkat digital, apalagi membuat konten pembelajaran.
Dia berharap Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dilibatkan. Mereka bisa menciptakan konten-konten pembelajaran yang bagus, beragam, dan memadai. Lalu, pemerintah melalui Kemendikbud dengan platform Rumah Belajar bisa mengakomodasi.
Agus mengatakan, beberapa tahun yang lalu, pemerintah sempat membeli hak cipta buku-buku berisi konten pembelajaran karangan guru. Penerbit boleh menerbitkan meski dibatasi. Jadi, siswa-siswa punya bahan ajar melimpah.
Pegiat Jaringan Pendidikan Alternatif, Dhitta Puti Sarasvati, berpendapat, dalam kondisi pandemi Covid-19 masih berlangsung, apa pun bentuk pendidikan yang dipilih bukan isu utama. Hal terpenting adalah kementerian/lembaga berkolaborasi untuk memberikan akses kepada sebanyak-banyaknya anak Indonesia agar tetap memperoleh pendidikan yang berkualitas.
Kelompok marjinal, khususnya, mereka mempunyai keterbatasan ekonomi untuk mengakses layanan internet ataupun kepemilikan perangkat teknologi informasi. Orangtua mereka pun belum piawai memanfaatkan gawai.
