Beasiswa Pendidikan dari Pembaca ”Kompas” untuk Kebutuhan Penunjang Siswa SMP di Surabaya
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menerima bantuan senilai Rp 4,3 miliar dari sejumlah perusahaan dan lembaga untuk beasiswa pendidikan siswa dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah.
Oleh
IQBAL BASYARI
·3 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menerima bantuan senilai Rp 4,3 miliar dari sejumlah perusahaan dan lembaga untuk beasiswa pendidikan siswa dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu bantuan biaya penddikan itu bersumber dari pembaca harian Kompas lewat Dana Kemanusiaan Kompas (DKK)
Beasiswa pendidikan yang langsung masuk ke rekening siswa itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan penunjang sekolah. Meskipun sekolah negeri di Surabaya, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, sudah digratiskan sejak 2011, masih ada kebutuhan lain yang perlu dipenuhi.
Kebutuhan itu seperti uang saku dan buku. Terkadang, kebutuhan itu sulit dipenuhi oleh siswa, terutama dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
”Jadi, pendidikan gratis saja tidak cukup, ada kebutuhan lain yang harus diperhatikan agar siswa tetap melanjutkan sekolahnya hingga lulus,” kata Risma saat penandatanganan nota kesepahaman tanggung jawab sosial perusahaan beasiswa pendidikan bagi siswa MBR jenjang SMP di Balai Kota Surabaya, Senin (7/9/2020).
Jadi, pendidikan gratis saja tidak cukup, ada kebutuhan lain yang harus diperhatikan agar siswa tetap melanjutkan sekolahnya hingga lulus.
Dalam acara tersebut, ada 34 perusahaan dan lembaga yang memberikan beasiswa pendidikan. Salah satunya sumbangan dari pembaca setia harian Kompas yang disalurkan melalui Dana Kemanusiaan Kompas (DKK).
DKK kali ini memberikan beasiswa senilai Rp 300 juta untuk 100 siswa selama satu tahun. Dana yang berhasil dikumpulkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dari 34 perusahaan dan lembaga itu sekitar Rp 4 miliar dan akan disalurkan kepada siswa MBR jenjang SMP.
Risma mengatakan, beasiswa akan disalurkan langsung ke rekening siswa. Setiap bulan siswa menerima bantuan hingga Rp 250.000 yang bisa digunakan untuk keperluan membeli buku, uang saku, dan kebutuhan penunjang pendidikan. Melalui bantuan ini, siswa dan orangtua siswa tidak lagi terbebani masalah pendidikan.
”Saya tidak ingin ada siswa dan orangtuanya sampai melakukan tindak kejahatan untuk memenuhi kebutuhan sekolah,” ucapnya.
Untuk memenuhi kebutuhan pendukung siswa, Pemkot Surabaya biasanya mengumpulkan iuran dari pegawai. Namun, karena pandemi Covid-19, iuran yang telah mencapai Rp 2 miliar dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Mitra warga
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Supomo mengatakan, ada sekitar 13.000 siswa MBR dari jenjang SD dan SMP. Untuk siswa di sekolah negeri, mereka tidak perlu membayar sumbangan karena sudah mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda). Sementara di sekolah swasta, khusus siswa MBR juga tidak perlu membayar sumbangan karena ada program mitra warga dan beasiswa dari tanggung jawab perusahaan.
”Jangan sampai ada siswa putus sekolah karena terkendala biaya karena pendidikan menjadi kunci untuk memutus kemiskinan dalam keluarga,” kata Supomo.
Menurut Ketua Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas Antonius Tomy Trinugroho, DKK ikut berpartisipasi membantu siswa SMP di Kota Surabaya yang mengalami kesulitan ekonomi keluarganya akibat Covid-19 sehingga bisa tetap sekolah.
”Walaupun kali ini DKK baru membantu 100 siswa selama 1 tahun, ke depan diharapkan semakin banyak perusahaan atau lembaga, bahkan secara pribadi, tergerak juga membantu dalam gerakan kemanusiaan dalam rangka menyelamatkan generasi muda negeri ini,” ujarnya.
Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR V Rustam Aji mengatakan, pihaknya memberikan beasiswa pendidikan senilai Rp 300 juta. Beasiswa diberikan untuk 100 siswa SMP dari MBR yang setiap bulan mendapatkan bantuan senilai Rp 250.000. Beasiswa diberikan selama satu tahun.
”Selain biaya pendidikan, kebutuhan pendukung siswa dalam menjalani proses belajar mengajar menjadi perhatian dari kami, salah satunya kebutuhan pembelian kuota data agar bisa melaksanakan sekolah daring,” katanya.