Selain Subsidi Kuota, Perkuat Juga Jaringan Telekomunikasi

Pembelajaran jarak jauh metode daring, luring, ataupun campuran membutuhkan pemerataan infrastruktur dasar jaringan telekomunikasi serta guru yang terampil dan kompeten.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pelajar memanfaatkan akses internet gratis Jak WiFi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pembelajaran jarak jauh di Balai Warga RT 005/RW 002 Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2020). Protokol kesehatan Covid-19 dijalankan dalam ruangan yang terbuka ini dengan tetap memakai masker, cuci tangan, dan dipindai suhu tubuhnya.

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan pemberian subsidi kuota internet bagi guru, dosen, siswa, dan mahasiswa perlu didukung kesiapan infrastruktur. Hingga saat ini, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh masih terkendala infrastruktur dasar jaringan telekomunikasi yang belum merata, kepemilikan gawai, dan kompetensi guru dalam mengadopsi teknologi pendidikan.

Menindaklanjuti kebijakan pemberian subsidi kuota internet, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jumeri meminta dinas pendidikan menginstruksikan kepala sekolah mendata nomor telepon seluler siswa ke  sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Senin (31/8/2020). Namun, pada Selasa (1/9/2020), Kemendikbud mengumumkan bahwa tenggat pengisian nomor ponsel diperpanjang hingga Jumat (11/9/2020).

Apabila pada periode pengisian September 2020 siswa belum punya gawai, dia akan menerima bantuan kuota pada periode bulan berikutnya. Perubahan data nomor ponsel di sistem, misalnya ada potensi nomor habis masa berlakunya, diperbolehkan.

”Apabila pada periode pengisian September 2020 siswa belum punya gawai, dia akan menerima bantuan kuota pada periode bulan berikutnya. Perubahan data nomor ponsel di sistem, misalnya ada potensi nomor habis masa berlakunya, diperbolehkan,” ujar Jumeri.

Selain memberi subsidi kuota internet untuk guru, dosen, siswa, dan mahasiswa, pemerintah juga memberikan subsidi kuota internet bagi aparatur sipil negara  setingkat eselon I dan II Rp 400.000 per orang per bulan serta eselon III ke bawah Rp 200.000 per orang per bulan.

Baca juga : Per 1 September 2020, ASN dan Mahasiswa Memperoleh Subsidi Paket Data

Sementara itu, di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jabar akan menyalurkan kuota internet gratis kepada 1,9 juta siswa dan guru serta 1,35 juta santri dan mahasiswa. Kepada Pemprov Jabar, Telkomsel memberikan 3,25 juta kartu perdana dengan kuota internet 10 gigabyte (GB) untuk September 2020. Paket data dapat diaktifkan hingga Desember dengan membayar Rp 5.000 per bulan untuk kuota 11 GB.

”Jika ingin digratiskan (hingga Desember), dibutuhkan anggaran sekitar Rp 50 miliar. Kalau disetujui Dewan (DPRD), siswa tidak perlu bayar lagi,” ujar Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Belum sentuh masalah

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo saat dihubungi, Rabu (2/9/2020), di Jakarta, mengatakan, perpanjangan waktu pengisian data nomor ponsel siswa ke Dapodik penting karena setiap sekolah mempunyai kendala sendiri-sendiri, mulai dari jumlah siswa yang banyak, kecepatan pendataan, dan kualitas internet untuk membuka sistem Dapodik.

Terlepas dari hal tersebut, FSGI menilai kebijakan penyaluran subsidi kuota internet belum menyentuh akar permasalahan pembelajaran jarak jauh (PJJ), yaitu infrastruktur dasar jaringan telekomunikasi yang belum merata. Pemerintah perlu membangun infrastruktur telekomunikasi sampai ke daerah pelosok yang susah dikerjakan operator.

”Kalau infrastruktur jaringan telekomunikasi merata, penerimaan peserta didik baru sampai pelaporan dana bantuan operasional berbasis daring juga akan lancar. Pemerintah semestinya berpikir pemerataan infrastruktur itu sebagai investasi jangka panjang,” ujarnya.

Menurut Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) M Ramli Rahim, selain akses telekomunikasi, khususnya internet yang belum merata, masalah kedua PJJ yang harus dipecahkan adalah masih banyak siswa tidak memiliki gawai serta  ketidakmampuan guru menggelar PJJ yang menarik dan menyenangkan.

”(Sekarang) Sumber belajar sudah melimpah, baik gratis maupun berbayar. Era teknologi digital memungkinkan itu semua terjadi. Maka, pemerintah semestinya memfasilitasi agar guru bisa siap menghadapi tren tersebut,” ujar Ramli.

Manajer Program Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik Darmanto mengusulkan, jika ada anggaran, pemerintah dapat membiayai produksi konten edukasi di media, khususnya penyiaran publik. Pembuat konten adalah para  guru.

”Rekrut guru yang jago membuat program pembelajaran berbasis video. Rekrut juga kreator konten digital yang bisa memproduksi program secara menarik,” katanya.

Baca juga : Meningkatkan Kompetensi Guru di Era Digital

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbud Muhammad Hasan Chabibie menyampaikan, Kemendikbud memiliki program Pembatik (Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi) untuk melatih guru agar piawai memanfaatkan teknologi. Tahun ini, program Pembatik diikuti 60.000 guru.

Pusdatin memberi kesempatan pada guru atau komunitas pendidik  memasukkan karya mereka ke laman Rumah Belajar. Hingga sekarang sudah ada 79.313 konten pembelajaran berupa teks, video, audio, animasi, simulasi, dan soal. (MED/KRN/TAM/ESA)