Papua Butuh Bantuan Pusat untuk Pembelajaran Luring

Pemerintah Provinsi Papua berharap pemerintah pusat juga mengalokasikan dana untuk pembelajaran luar jaringan. Sebanyak 330.044 pelajar Papua belum terjangkau layanan internet.

Kompas/Agus Susanto

Potret pelajar SD Negeri Mosso, Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua, Senin (17/7/2017).

JAYAPURA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Papua berharap pemerintah pusat juga menyediakan anggaran untuk pembelajaran secara luar jaringan atau luring bagi anak-anak di provinsi tersebut. Itu karena hanya 45 persen dari 600.080 siswa di Papua yang terjangkau layanan internet sehingga dapat belajar jarak jauh.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait saat ditemui di Kota Jayapura, Papua, Senin (31/8/2020). Christian mengatakan, pihaknya mengapresiasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang  mengalokasikan dana sebesar Rp 7,2 triliun untuk subsidi kuota internet pembelajaran jarak jauh bagi guru, dosen, siswa, dan mahasiswa.

Ia pun berharap ada kebijakan alternatif bagi siswa dari Provinsi Papua yang berada di daerah yang tidak terjangkau layanan internet ataupun sarana elektronik. Dari data Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua, sebanyak 330.044 siswa tidak dapat mengikuti program belajar jarak jauh secara daring. Hal ini disebabkan belum adanya infrastruktur jaringan telekomunikasi dan listrik yang  memadai.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Christian Sohilait

”Kami berharap pemerintah pusat menyediakan anggaran yang mendukung pembelajaran secara luring di Papua. Misalnya, menyediakan buku, radio, dan bantuan anggaran operasional bagi guru yang melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dari rumah ke rumah di daerah pedalaman yang belum terpapar Covid-19,” kata Christian.

Christian menuturkan, terhambatnya kegiatan pembelajaran selama pandemi Covid-19 dapat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia di Papua. Salah satunya ialah tingginya angka buta huruf.

Baca juga: Ratusan Ribu Pelajar di Papua Tak Bisa Belajar secara Daring

Seperti contoh, angka buta huruf di Kabupaten Puncak untuk usia 15 hingga 19 tahun mencapai 29.823 orang, Kabupaten Mamberamo Tengah 22.265 orang, dan Kabupaten Deiyai 26.189 orang. ”Apabila anak-anak ini tidak mendapatkan materi selama pandemi, masalah seperti angka buta huruf di Papua masih akan tinggi,” ujarnya.

Maruntung Sihombing, salah satu guru SMA di Kampung Indawa, pedalaman Kabupaten Lanny Jaya, saat dihubungi, mengungkapkan, tempat tugasnya tidak hanya belum memiliki jaringan internet, tetapi juga belum ada layanan listrik.

Ia mengungkapkan, ribuan pelajar di Indawa sangat merindukan kembali belajar dengan gurunya. Namun, mereka tidak memiliki fasilitas dan kesempatan untuk belajar secara daring.

”Kami berharap pemerintah pusat membuat kebijakan yang merata untuk seluruh anak Indonesia. Jangan abaikan nasib pendidikan anak-anak di daerah terpencil,” kata Maruntung yang juga perintis fasilitas Pondok Baca Indawa.

Baca juga: Kerinduan Anak Kampung Sawanawa untuk Kembali Belajar