Klusterisasi Pendidikan Tinggi Pintu Masuk Pembinaan Kampus

Pemerintah telah mengumumkan hasil klusterisasi perguruan tinggi tahun 2020 awal pekan ini. Kendati diklaim untuk pemetaan perkembangan kampus, pemerintah dinilai belum mempunyai kebijakan tegas di setiap kluster.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Para peserta peluncuran KKN-PPM UGM Daring Periode II sedang mengikuti pelepasan virtual mahasiswa KKN-PPM UGM Daring di Balai Senat UGM, Yogyakarta, Senin (29/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Hasil klusterisasi perguruan tinggi versi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan menjadi pemicu tegas bagi pemerintah untuk segera menentukan arah kampus di setiap kluster. Dengan demikian, pemerintah mudah mengeluarkan kebijakan pembinaan kampus yang tepat sasaran.

Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Budi Djatmiko menyampaikan pandangan tersebut saat dihubungi, Rabu (19/8/2020), di Jakarta. Arah kampus yang dia maksud misalnya perguruan tinggi fokus menjadi berbasis riset (research university) dan perguruan tinggi fokus untuk menyediakan program pembelajaran (teaching university).

Hasil klusterisasi mau dibawa ke mana? Selama ini, Indonesia juga belum punya cetak biru pendidikan tinggi.

”Hak pemerintah (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) melakukan klusterisasi perguruan tinggi. Hanya saja, hasil klusterisasi mau dibawa ke mana? Selama ini, Indonesia juga belum punya cetak biru pendidikan tinggi,” ujarnya.

Saat pengumuman hasil pengukuran, Senin (17/8/2020), klusterisasi perguruan tinggi mengelompokkan 2.136 perguruan tinggi di Indonesia ke dalam lima kluster. Kluster pertama terdiri atas 15 perguruan tinggi. Kluster kedua terdiri atas 34 perguruan tinggi, ketiga 97 perguruan tinggi, keempat 400 perguruan tinggi, dan kelima 1.590 perguruan tinggi. Semakin tinggi skor pengukuran, perguruan tinggi masuk ke kluster atas.

Kelima belas perguruan tinggi yang masuk kluster pertama adalah IPB University, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Universitas Hasanuddin. Lalu, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, Universitas Sebelas Maret, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Andalas, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Negeri Malang.

Indikator klusterisasi perguruan tinggi tahun 2020 terdiri atas empat bagian, yakni input, proses, output, dan outcome. Indikator input meliputi persentase dosen berpendidikan doktor, persentase dosen dengan jabatan lektor kepala dan guru besar, rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen, mahasiswa asing, serta dosen yang bekerja sebagai praktisi di industri.

Indikator proses mencakup, antara lain, akreditasi institusi Badan Akreditasi Nasional-Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi, pembelajaran daring, kerja sama perguruan tinggi, serta jumlah program studi bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri.

Indikator output terdiri dari jumlah artikel ilmiah terindeks per dosen, kinerja penelitian, serta kemahasiswaan dan jumlah program studi yang terakreditasi internasional.

Adapun dari sisi outcome, indikatornya meliputi kinerja inovasi, persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam waktu enam bulan, jumlah sitasi per dosen, paten per dosen, dan kinerja pengabdian kepada masyarakat.

Budi mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan subindikator-subindikator pengukuran yang ditetapkan karena itu hak pemerintah. Namun, apabila ditelaah lebih detail, ada beberapa subindikator pengukuran yang kurang pas. Sebagai contoh, penilaian pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam indikator proses. PJJ baru masif dipakai perguruan tinggi saat pandemi Covid-19 dan itu pun terdapat banyak kendala.

Contoh lain, penilaian terhadap jumlah program studi terakreditasi/bersertifikat internasional. Penilaian ini bagus untuk merangsang perguruan tinggi berkembang positif ke kancah global. Akan tetapi, kenyataannya di lapangan menunjukkan banyak perguruan tinggi, terutama swasta, memiliki keterbatasan sumber daya dan finansial.

Contoh lain ada di indikator input terkait penilaian jumlah mahasiswa asing. Budi menceritakan, tidak semua perguruan tinggi bisa memenuhi penilaian itu. Perguruan tinggi swasta yang mampu dalam pengukuran tersebut juga tidak banyak.

”Dari hasil klusterisasi, pengelompokan arah sampai pembinaan kebijakan perguruan tinggi sesuai kluster bisa ditentukkan. Misalnya, kluster lima diarahkan untuk menitikberatkan diri di kegiatan pembelajaran atau teaching university,” imbuhnya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Para peserta mengikuti ujian tertulis berbasis komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, di Depok, Jawa Barat, Senin (6/7/2020).

Perubahan zaman

Ketua Forum Rektor Indonesia Arif Satria di sela-sela menghadiri Forum Cendekia Kelas Dunia, Selasa (18/8/2020), di Jakarta, mempunyai pandangan senada. Indonesia seharusnya punya skenario tipologi perguruan tinggi yang sangat realistis terkait posisi dan visi kampusnya jangka panjang.

Skenario seperti itu juga berfungsi untuk menyikapi perubahan zaman dan tuntutan keterampilan, misalnya tren ketidakstabilan kondisi (volatil), ketidakpastian, kompleks, dan ambiguitas (VUCA). VUCA menuntut individu memiliki sejumlah kecakapan dan keterampilan, antara lain pola pikir selalu bertumbuh, beradaptasi, fleksibel, berkolaborasi, dan memecahkan masalah.

Dia mengatakan, secara global sudah ada penawaran skenario posisi perguruan tinggi. Sebagai contoh, di Australia terdapat empat skenario, yakni perguruan tinggi menjadi champion university, commercial university, virtual university, dan disruptor university. Negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menawarkan empat skenario perguruan tinggi, yaitu open networking, serving local communities, higher education, dan new public responsibility.

”Konsekuensinya adalah setiap skenario yang diambil menuntut indikator pengukuran penilaian berbeda-beda,” katanya.

Menurut Arif, permasalahan yang dialami perguruan tinggi di Indonesia beraneka ragam. Permasalahan riset, misalnya. Apabila perguruan tinggi diminta melakukan riset kolaborasi dengan industri, implementasinya pun tidak mudah.

”Risiko penelitian gagal adalah salah satu tantangan kolaborasi. Kalau penelitian gagal, bagaimana mekanisme jaminan risiko dan dana? Sejauh mana audit produk teknologi yang tidak layak untuk industri siap dilakukan?” ujarnya.

Sudah lama

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam mengklaim, pihaknya sudah lama mendorong perguruan tinggi melakukan diferensiasi misi. Dorongan ini bahkan terangkum dalam dokumen Higher Education Long Term Strategy pada tahun 2003. Dokumen itu menyatakan diferensiasi misi sebagai strategi pengembangan pendidikan tinggi jangka panjang. Setiap perguruan tinggi bisa unggul dalam bidang yang paling sesuai dengan potensi dan kekuatan perguruan tinggi tersebut.

”Meski semua perguruan tinggi menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, masing-masing bisa memilih fokus di riset, di pendidikan, atau di pengabdian masyarakat,” ujarnya.

Secara khusus menyangkut riset, kata Nizam, perguruan tinggi harus memutuskan akan memfokuskan penelitian di area tertentu. Dengan demikian, akan ada perguruan tinggi unggul di riset energi terbarukan, pertanian, antropologi, dan seterusnya.

Untuk kebutuhan karya riset, dia mengakui, saat ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sedang membahas bentuk dukungan dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Salah satu usulan bentuk dukungan adalah beasiswa terhadap sinergi perguruan tinggi dengan mitra di dalam dan luar negeri.

”Karya riset mahasiswa bisa dikirim ke luar negeri untuk dibimbing bersama profesor di luar negeri. Profesor dalam negeri juga bisa ikut membimbing. Rencananya, dukungan kami dan LPDP ini akan berjalan tahun 2021,” tutur Nizam.

Apabila potensi dan kekuatan perguruan tinggi bukan di riset, mereka bisa memilih misi lainnya, misalnya teaching university, entrepreneur university, dan sociopreneur university.

Ia menegaskan, Kemendikbud melalui kebijakan Kampus Merdeka memberi keleluasaan bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri sesuai hasrat, potensi, dan cita-citanya. Magang di industri hanya satu dari sembilan bentuk program dalam kebijakan Kampus Merdeka.

Dia lantas memberikan ilustrasi, mahasiswa jurusan teknik bisa mengambil mata kuliah Antropologi, Sosiologi, dan Ekonomi untuk mendukung keterampilan dalam jurusan yang diambil. Contoh lain, mahasiswa jurusan filsafat bisa mengambil mata kuliah tentang kecerdasan buatan.

Baca juga : Sebanyak 15 Perguruan Tinggi Negeri Masuk Kluster Pertama

Kebijakan Kampus Merdeka pun memungkinkan mahasiswa dapat mengikuti program membangun desa, kemanusiaan, dan proyek mandiri. Dengan demikian, mahasiswa dari program studi apa pun kelak akan kaya wawasan dan kesempatan.