Bantuan Sosial untuk Warga Terdampak Covid-19 Dilanjutkan, Verifikasi Data Penerima Diperlukan
Hingga kini pemerintah masih merapikan data penerima bantuan sosial untuk kelompok terdampak Covid-19. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama memastikan data penerima akurat dan penyaluran sesuai sasaran.
Oleh
Sonya Hellen Sinombor
·2 menit baca
DOKUMENTASI HUMAS KEMENSOS
Mensos Juliari P Batubara saat menyerahkan bansos bahan pokok kepada warga di DKI Jakarta yang terdampak Covid-19.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berusaha memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Hingga Desember 2020, alokasi bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 terus dilanjutkan. Untuk memenuhi komitmen itu, perlu dukungan daerah, terutama dalam melakukan verifikasi data, khususnya data baru penerima bantuan.
Menteri Sosial Juliari P Batubara berharap kepada pemerintah daerah berperan aktif dan memberikan dukungan kepada pemerintah pusat dengan memastikan distribusi bantuan sosial, baik paket bahan pokok maupun bantuan sosial tunai, cepat diterima keluarga yang terdampak dan tepat sasaran.
”Tidak semua daerah itu, terutama pemimpinnya, serius menangani Covid-19. Ada yang menganggap ini cuma flu biasa,” ujar Jualiari saat berdialog dengan Forum Wartawan Sosial (Forwasos) secara daring, Jumat (12/6/2020).
Mensos mencontohkan, ketika Presiden meminta daerah merealokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, dalam praktiknya masih banyak daerah yang sebenarnya punya anggaran besar, tetapi anggaran yang dialokasikan sangat kecil untuk penanganan pandemi. Tidak hanya itu, banyak pemimpin daerah masih menganggap proyek fisik masih bisa dijalankan.
Pada bagian lain, Juliari berharap momen pilkada tidak akan membuat terjadinya lonjakan kasus sehingga terjadi gelombang kedua dan ketiga penyebaran Covid-19.
Ia mengingatkan bahwa sampai saat ini Indonesia terus berperang melawan virus korona baru. Mensos berharap semua pihak membangun optimistis dan kerja sama. Bencana saat ini luar biasa dan tidak bisa diprediksi.
”Hal ini membuat pemerintah dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak mudah. Sementara sumber daya yang ada sangat terbatas, baik anggaran, SDM, maupun data. Namun, kita diharuskan bertindak cepat. Akhirnya juga pada implementasinya tidak bisa 100 persen,” ujar Juliari. Dia juga berharap media berperan dalam membangun kesadaran masyarakat karena literasi media masyarakat masih rendah.
Kompas/Bahana Patria Gupta
Warga mencairkan bantuan sosial tunai Kemensos di kantor pos di Jalan Kapasari, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/5/2020). Antrean panjang warga yang terjadi akibat keterbatasan ruang tunggu teratasi setelah diberlakukan nomor antrean bagi warga yang ingin mencairkan bantuan.
Soal penyaluran bantuan sosial, baik bahan pokok maupun tunai, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnamadan serta Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin menyampaikan, untuk tahap pertama semuanya sudah tuntas, bahkan tahap kedua saat ini sedang berjalan dan diperkirakan selesai akhir Juni.
Menurut Asep, untuk bantuan sosial tunai, yang disalurkan oleh Himbara dan PT Pos Indonesia pada tahap I sudah selesai disalurkan kepada 7.841.402 keluarga penerima manfaat senilai Rp 4,705 triliun. Realisasi mencapai 87 persen dari target 9 juta keluarga. Tahap kedua sudah mencapai lebih dari 4 juta penerima.
Begitu juga dengan bantuan sosial bahan pokok untuk wilayah Jabodetabek, Pepen menyatakan sampai saat ini sudah terealisasi untuk 1,2 juta KK dengan nilai sekitar Rp 1,7 triliun. Selain itu, menurut Mensos, saat ini, Kemensos juga tengah menyiapkan bantuan sosial yang diusulkan kementerian/lembaga.
