Pembenahan Besar-besaran Dimulai pada 2019

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait pembangunan sumber daya manusia di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (21/11/2018). Dalam ratas, Presiden meminta pembenahan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi dan pendidikan keterampilan untuk pencari kerja serta sertifikasi keahlian ditangani secara besar-besaran mulai 2019.

BOGOR, KOMPAS - Penataan kualitas sumber daya manusia atau SDM akan dilakukan secara menyeluruh dan lebih massif mulai tahun 2019. Beberapa tahun ini, pembenahan diklaim sudah dimulai.

Presiden Joko Widodo dalam pengantar rapat terbatas yang diselenggarakan di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (21/11/2018), mengharapkan pembenahan kualitas SDM segera dipercepat setelah percepatan pembangunan infrastruktur berlangsung dan mulai rampung.

“Kita harus bisa menjadikan 260 juta penduduk Indonesia sebagai sebuah kekuatan besar negara kita. Bukan hanya untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mengejar kesejahteraan, mengejar kemajuan bersama,” tutur Presiden.

Rapat terbatas (ratas) dihadiri antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri, dan Menteri Pendidikan Nasional Muhadjir Effendy.

Menurut Presiden, terdapat dua kunci pembangunan kualitas SDM. Pertama, perbaikan sistem pendidikan terutama melalui revitalisasi pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Hal ini sudah mulai dilakukan tetapi belum dilakukan secara penuh dan besar-besaran. Perombakan baik kurikulum, penataan kompetensi, serta perbaikan kualitas guru-guru perlu dipercepat mulai tahun depan.

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy

Langkah kedua adalah peningkatan keterampilan pencari kerja melalui pelatihan vokasi dan program sertifikasi. Hal ini pun dinilai baru dilakukan untuk jumlah yang kecil.

Diharapkan, program ini bisa diterapkan lebih menyeluruh melibatkan pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan termasuk pesantren. Dengan demikian, kata Presiden, para santri tak hanya mendapatkan pendidikan yang berkaitan dengan agama tetapi juga memiliki bekal keterampilan.

Sejauh ini, indeks pembangunan ketenagakerjaan Indonesia pada 2018 baru 60,81. Kendati angka ini meningkat sedikit dari 2017 yang 56,07, nilai itu menunjukkan kualitas SDM Indonesia masih termasuk kelas menengah bawah.

Untuk pendidikan vokasi di tingkatan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 3.000-4.000 SMK untuk direvitalisasi secara fisik. SMK-SMK yang menjadi prioritas antara lain berkaitan dengan kelautan, pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif.

Untuk memenuhi kebutuhan guru dengan keterampilan sesuai, kata Muhadjir seusai ratas, Kemendikbud akan mengangkat 72.000 guru SMK berlatar profesional dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Mereka akan mengisi kebutuhan sebab saat ini hanya 37 persen guru SMK dari kebutuhan sekitar 90.000 guru yang memiliki keterampilan dan kapasitas sesuai. Dari jumlah tersebut, 15.000 di antaranya baru mengikuti program keahlian ganda yang diadakan Kemendikbud.

Adapun kurikulum pendidikan vokasi, menurut Muhadjir, sudah diganti dengan melibatkan dunia industri. Karenanya, saat ini sekitar 70 persen kurikulum keahlian diusulkan dunia industri dan dunia usaha termasuk sertifikasi lulusannya.