JAKARTA, KOMPAS — Penyediaan guru berkualitas harus dipenuhi secara bertahap dan sesuai kebutuhan. Pemerintah saatnya juga mulai fokus menyiapkan calon guru baru sesuai standar profesionalisme guru yang ditetapkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen, di samping meningkatkan profesionalisme guru dalam jabatan yang belum sesuai standar.
Direktur Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Paristiyanti Nurwardani, di Jakarta, Selasa (2/10/2018), mengatakan guru berkualitas disiapkan dari lulusan pendidikan profesi guru (PPG), yang diikuti lulusan sarjana/diploma IV. Saat ini, PPG di lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) yang ditetapkan Kemristekdikti menyelenggarakan PPG prajabatan (calon guru) dan PPG Dalam jabatan (PPGDJ) untuk guru yang terdata di Kemdikbud hingga 2015.
Paris mengatakan, untuk PPGDJ dilaksanakan dengan sistem hybrid atau kombinasi daring dan tatap muka. "Sesuai ketentuan dalam standar pendidikan guru, bagi guru dalam jabatn PPG-nya 24 sks. Butuh waktu hampir enam bulan. Namun yang tatap muka sekitar dua bulan. Sebab, guru tetap perlu penyegaran dan pengayaan tentang pedagogi-nya agar mampu mengadakan pembelajaran dengan perkembangan terbaru," jelas Paristiyanti.
Menurut Paristiyanti, penyelenggaraan PPGDJ ada hambatan, karena guru tidak bisa berkonsentrasi penuh. Karena itu, butuh dukungan pemerintah daerah, sekolah, dan yayasan agar guru yang ikut PPGDJ bisa fokus demi perbaikan kualitas mutu guru.
"Ketika guru harus meninggalkan sekolah, ya seharusnya guru pengganti bisa disiapkan sekolah. Kami tidak bisa lagi memperpendek waktu, karena dengan sistem hybrid sudah solusi. Kita berkomitmen untuk meningkatkan kualitas guru, bukan sekadar mengejar sertifikasi," ujar Paristiyanti.
Oleh karena itu, ujar Paristiyanti, fokus penyediaan guru berkualitas, juga harus mulai memikirkan calon guru dari lulusan PPG prajabatan. Sebab, calon guru yang ikut sudah diseleksi ketat dengan standar kelulusan 70 ke atas dari rentang nilai maksimal 100. "Apalagi kebutuhan untuk menggantikan guru pensiun besar. Mulai tahun 2020, guru pensiun mencapai 40.000 -60.000 guru per tahun. Penggantinya harus disiapkan yang berkualitas tinggi," kata Paristiyanti.
Kemampuan LPTK dalam menggelar PPG juga masih terbatas. Sebab, institusi penyelenggara diseleksi ketat, tidak semua LPTK. Tahun 2019 direncanakan ada 30.000 peserta PPG parajabatan dan sekitar 40.000 peserta PPG dalam jabatan.
"Kami berharap mulai 2020, lebih banyak fokus di PPG prajabatan. Sebab, guru yang ada saat ini, terutama yang honorer, tidak semua memenuhi syarat," jelas Paristiyanti.
Secara terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di acara Lokakarya Nasional Hari Guru se-Dunia 2018 yang digelar Kemdikbu, Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, dan UNESCO Jakarta, mengatakan peningkatan kualitas guru indonesia juga dilakukan dengan meningkatkan status guru. Mulai 2018 ada pengangkatan 112 eibu guru CPNS. "Setelah itu, ada pengangkatan calon guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Ini komitmen pemerintah untuk memyelesaikqn guru honorer secara bertahap. Yang tidak lolos sebagai
ASN, nanti juga akqn diatur supayq digaji sesuai upah minimum regional di daerah," jelas Muhadjir.
Kekurangan guru di sekolah mencapai 707.324 guru. Hal ini akibat moratorium pengangkatan guru PNS. Sementara di sekolah negeri terdata sebanyak 735.825 guru honorer.
Muhadjir menyampaikan Kemdikbud terus berupaya mengangkat kembali posisi guru sebagai profesi terhormat. Selain terus berupaya memenuhi hak dan memperbaiki kesejahteraan para guru, pemerintah juga mendorong agar guru semakin berdaya sesuai dengan profesinya.
"Saat ini kita sedang berusaha keras menjadikan guru sebagai pekerjaan profesional. Sehingga tidak sembarang orang menangani pekerjaan guru," ujar Muhadjir
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbud, Supriano, mengajak guru meningkatkan kualitas pembelajaran untuk menghadapi tantangan abad 21. Guru diharapkan menghadirkan pembelajaran yang mendorong komotensi dan aktivitas (belajar untuk mempraktikkan). Serta pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi (high order thinking skills).
Menurut Supriano, fokus pelaksanaan program Ditjen GTK di tahun 2019 adalah mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Pengembangan kompetensi guru akan merujuk pada potret mutu yang sudah cukup spesifik, seperti analisis hasil ujian nasional.
Paradigma guru masa kini hendaknya menjawab empat tantangan besar, di antaranya revolusi industri 4.0, globalisasi, kebutuhan domestik terkait daya saing dan penyediaan tenaga kerja, serta mendidik generasi Z. Perubahan dunia yang begitu cepat dan tidak linear ini mengubah cara bekerja dan belajar. Untuk itu, pendidikan masa depan, menurut Dirjen GTK, harus berpusat pada siswa, baik secara aspek akademis, juga kepribadian/karakter.
Hari Guru Sedunia dirayakan setiap tanggal 5 Oktober di seluruh dunia dengan mengikutsertakan pemerintah dan lembaga pemerintah, organisasi multi-dan bilateral, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sektor swasta, akademisi dan perguruan tinggi, guru dan ahli di bidang pendidikan. Hal ini selaras dengan diadopsinya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG- 4 tentang Pendidikan Berkualitas, dan target khusus (SDG 4.c) yang mengakui bahwa guru sebagai kunci pencapaian Agenda Pendidikan pada tahun 2030.
Hari Guru Sedunia menjadi kesempatan meraih pencapaian SDG-4 dan juga memberi langkah-langkah nyata untuk mengatasi tantangan dalam bidang pendidikan, terutama terkait dengan profesi dan profesionalisme guru.
Tema tahun ini yakni Hak Atas Pendidikan berarti Hak Untuk Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualitas. Lokakarya nasional dihadiri 350 peserta yang mewakili unsur guru dan tenaga kependidikan, kementerian/lembaga, universitas, sekolah internasional, lembaga internasional/lembaga PBB, serta pemerhati/pakar pendidikan.