Penting, Data Akurat Berbasis Jender dan Kelompok Marjinal

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Para narasumber dan Tim Institut Kapal Perempuan Dialog Publik Gerakan Advokasi Data Responsif Gender dan Inklusif untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Jakarta, Selasa (25/9/2018) foto bersama usai diskusi.

JAKARTA, KOMPAS - Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan atau KAPAL Perempuan bersama Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) Nusa Tenggara Barat, KPS2K Jawa Timur,  dan Equal Measures (EM2030), Selasa (25/9/2018) di Jakarta, menggelar Dialog Publik Gerakan Advokasi Data Responsif Gender dan Inklusif untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).

"Dialog publik ini diselenggarakan dalam rangka memperkuat kesadaran dan mendorong berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan data untuk pencapaian TPB," ujar Direktur KAPAL Perempuan Misiyah pada pembukaan dialog tersebut.

Misiyah menegaskan sampai saat ini, data masih menjadi masalah krusial di Indonesia sehingga penting mendesakkan tersedia data akurat dan sinergis antar sektor. Khususnya penyediaan data yang merepresentasikan kepentingan perempuan dan kelompok marginal,  berupa data pilah berbasis gender dan data khusus isu-isu gender dan kelompok marjinal.

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Suasana Dialog Publik Gerakan Advokasi Data Responsif Gender dan Inklusif untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang digelar Institut KAPAL PEREMPUAN dan sejumlah mitra di Hotel Ashley Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Karena itu Gerakan Advokasi Data Responsif Gender dan Inklusif untuk Pencapaian TPB penting  untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian TPB khususnya Tujuan 5 yakni target penghentian  perkawinan anak.

Selain Misiyah, pembicara dalam dialog publik tersebut  adalah Sylvana Maria Apituley (Tenaga Ahli Utama Deputi V  Kantor Staf Presiden), Rohika Kurniadi Sari, Asisten (Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan pada Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan), Gantjang Amannullah, (Direktur Statistik Kesejahteraan Masyarakat Badan Pusat Statistik), Suroto (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemkab Lombok Timur), dan Lokesjwari Irma Wardhani, (Kepala Seksi Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak, Pemkab Gresik).

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Narasumber dan peserta Dialog Publik Gerakan Advokasi Data Responsif Gender dan Inklusif untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Selain pembicara tersebut  hadir juga narasumber dari organisasi perempuan yang telah lama bekerja untuk isu-isu gender dalam TPB dan telah melakukan advokasi berbasis data melalui kerja kolaborasi program MAMPU dan mitra kerja Equal Measures 2030 yakni LPSDM-Nusa Tenggara Barat (Ririn Hayudiani, Wakil Direktur), KPS2K-Jawa Timur (Iva Hasanah, Direktur), organisasi perempuan dari desa yaitu Sekolah Perempuan Gresik (Lilik Indrawati) dan Sekolah Perempuan Lombok Utara (Suharni).

Pada dialog tersebut para narasumber menyampaikan materi dan membahas tentang peran, tanggung jawab dan keterlibatan masing-masing pihak dalam mendukung komitmen pemerintah Indonesia terhadap TPB dan pentingnya data sebagai basis penetapan target, indikator dan pencapaian hasil.

Adapun TPB  diatur dalam Peraturan Presiden No.59 tahun 2017, yang  Presiden bertindak langsung sebagai Ketua Dewan Pengarah.  Dalam Perpres tersebut Indonesia mencanangkan 17 target dan 169 indikator yang akan dicapai sampai tahun 2030.

Oleh karena itu, dialog publik tersebut lanjut Misiyah,  membahas upaya pencapaian TPB dari berbagai perspektif dan pentingnya data yang mendalam sehingga warga masyarakat yang selama ini terabaikan menjadi perhatian sehingga  tidak seorang pun boleh ditinggal dapat dicapai.

"Selain diskusi dialog publik tersebut juga menampilkan kampanye Stop Perkawinan Anak dengan seni kreatif yaitu Musik Panci dan Tarian Nusantara oleh Sekolah Perempuan DKI Jakarta " ujar Budhis Utami di KAPAL Perempuan.