JAKARTA, KOMPAS — Kelayakan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menjadi calon ibu kota negara yang baru sudah dikaji. Hasil dari pengkajian itu menyebut kota tersebut layak dikembangkan menjadi ibu kota negara.
Hal itu terungkap dalam Seminar Nasional Optimalisasi Penataan Ruang Kota Palangkaraya dengan tema "Palangka Raya Kota Harati, Menyambut Wacana Pemindahan Ibu kota Negara" di Jakarta, Selasa (18/9/2018).
Ahli Perancangan Perkotaan Universitas Indonesia Antony Sihombing mengatakan dari berbagai kriteria, Kota Palangkaraya dinilai memenuhi syarat menjadi calon ibu kota negara.
"Ada wacana pemindahan ibu kota negara, salah satunya disebut Palangkaraya. Sejumlah ahli dari UI diminta jadi tim pengkaji. Ini bentuk kontribusi Perguruan Tinggi dalam membantu pemda menyiapkan masterplan penataan ruang Palangkaraya yang optimal, termasuk kelayakan untuk jadi ibu kota negara," kata Antony.
Walikota Palangkaraya Riban Satia dalam seminar itu mengatakan peningkatan infrastruktur dan penataan kawasan dilakukan untuk menjadikan Palangkaraya kota yang layak dan nyaman huni, apalagi untuk sebuah ibu kota negara. Karena itu, pembangunan infrastruktur juga harus dibarengi dengan mempertahankan hutan asli di wilayah itu. Penataan kota pun butuh waktu panjang dan berorientasi ke masa depan.
Antony mengatakan konsep pengembangan kota yang ditawarkan, adalah Kota Harati, istilah Dayak Ngaju. Artinya kota yang cerdas, berbudi, berdisiplin/taat pada aturan, dan tanggap pada keadaan.
Penekanan konsep Kota Harati ada pada sisi pembentukan sikap dan keluhuran budi untuk mendidik masyarakatnya berperilaku baik dan pintar di segala aspek fisik (sarana dan prasarana teknologi, serta lingkungan) dan nonfisik (ekonomi, budaya, sosial, dan kemasyarakatan). Pembangunan berkelanjutan dilakukan sesuai standar Sustainable Development Goals (SDG’s) dari PBB, yakni dapat memenuhi kebutuhan masa kini, tanpa mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang.
Ahli Perkotaan/Planologi Universitas Trisakti Jakarta Yayat Supriatna mengatakan Kota Palangkaraya masih berpeluang sebagai ibu kota Negara selama masih ada wacana yang membahas itu. Pemerintah Daerah bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk membentuk citra, bahwa Palangkaraya benar-benar layak.
"Karena itu, hasil kajian jangan masuk laci, tapi dilaksanakan. Pendekatan dilakukan ke berbagai pihak. Termasuk dengan dimulai dengan memberi kepercayaan pada Palangkaraya untuk menggelar acara internasional, seperti Palembang," kata Yayat.
Menurut Yayat, jadi atau tidak menjadi ibu kota negara yang baru, Palangkaraya tetap harus maju. Untuk itu, perlu kolaborasi anggaran pemkot dan provinsi untuk mewujudkannya.
"Karena itu, hasil kajian jangan masuk laci, tapi dilaksanakan. Pendekatan dilakukan ke berbagai pihak. Termasuk dengan dimulai dengan memberi kepercayaan pada Palangka Raya untuk menggelar acara internasional, seperti Palembang," kata Yayat.
Selama ini, Pemerintah Kota Palangkaraya menggandeng sejumlah ahli dari berbagai disiplin ilmu di Universitas Indonesia, Universitas Palangkaraya, dan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pelibatan perguruan tinggi ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan punya peran untuk mendukung pembangunan daerah.
Seminar itu dihadiri pula oleh perwakilan perguruan tinggi, tokoh adat, perwakilan instansi pemerintah di daerah Kalimantan tengah, lembaga swadaya masyarakat, hingga perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam seminar terungkap para pemangku kepentingan mendukung Palangkaraya menjadi ibu kota negara. Seandainya ada keputusan lain dari pemerintah pusat, Palangkaraya tetap ingin bertransformasi menjadi kota unggulan di Indonesia.