Sejumlah mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Purnama di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta mengerjakan soal ujian tengah semester, Senin (12/3). Perguruan tinggi ini memberi kesempatan kepada guru honorer untuk kuliah hingga meraih gelar sarjana pendidikan.
Koordinator Pendidikan Profesi Guru Universitas Muhammadiyah Jakarta (PPG UMJ) Herwina Bahar menerangkan kepada peserta materi agar siswa SD bisa menghormati tubuh masing-masing. Materi tersebut diramu menggunakan contoh dalam kehidupan sehari-hari.
”Bisa kita jelaskan kepada siswa bahwa anggota tubuh yang ditutupi pakaian dalam tidak boleh diperlihatkan, apalagi disentuh oleh orang lain,” ujarnya.
Para peserta merupakan angkatan pertama PPG prajabatan UMJ. Prajabatan berarti diikuti oleh para sarjana pendidikan yang baru lulus dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Bisa juga diikuti guru honorer yang sudah mengajar kurang dari lima tahun.
Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ ditunjuk oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek dan Dikti) untuk menjadi salah satu dari 45 LPTK penyelenggara PPG prajabatan bersubsidi pada tahun 2017. FIP UMJ khusus menyelenggarakan PPG untuk sarjana pendidikan guru SD.
Biaya PPG bersubsidi bisa diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah tempat para guru mengajar. Para peserta PPG diseleksi melalui kelengkapan berkas administrasi, ujian berbasis internet, dan ujian bakat serta minat untuk memastikan mereka benar-benar memiliki jiwa dan keahlian sebagai pendidik.
Apabila lulus, mereka dikirim ke salah satu LPTK penyelenggara PPG. Di sana, mereka tinggal di asrama guna menjalani pelatihan intensif 24 jam selama satu tahun. Membentuk karakter pendidik harus dilakukan melalui perkuliahan formal dan kehidupan sehari-hari.
Perkuliahan tidak berupa teori saja, tetapi juga praktik membuat rencana pembelajaran, silabus, pengamatan di sekolah laboratorium, dan mendidik siswa. Setelah menjalani PPG, mereka akan berhadapan dengan ujian tahap akhir yang menentukan bisa menerima sertifikat pendidik profesional atau tidak. Kompetensi mereka di aspek pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial akan dinilai.
”Kalau lulus dan mendapat sertifikat guru profesional, mereka berhak atas tunjangan sebesar satu kali gaji pokok,”kata dosen PPG UMJ, Siska Kusumawardani.
Ada pula harapan peserta dengan sertifikat itu bisa diangkat statusnya jadi pegawai negeri sipil. Ia mengungkapkan, 80 persen siswa PPG UMJ ketika diwawancarai mengatakan, mendambakan status PNS adalah alasan utama mereka ikut PPG.
Kuota
Kesempatan untuk mengikuti PPG dibatasi oleh kuota. Oleh sebab itu, persaingan yang ketat sudah terasa sejak babak awal seleksi, yakni pemenuhan kelengkapan administrasi. Contoh yang mengalami nasib kurang beruntung adalah Hidayat Risyandi (28), guru honorer di SMAN 1 Gabuswetan, Indramayu, Jawa Barat.
Ia tidak bisa mendaftar untuk ikut seleksi PPG prajabatan karena almamaternya, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pangeran Dharma Kusuma (STKIP Padhaku), tak terdaftar sebagai perguruan tinggi yang boleh mengikuti PPG.
”Saya dulu ikut kelas karyawan yang kuliahnya tiga kali seminggu, dari siang sampai sore,” kata Hidayat. Lokasi kuliah juga tidak berada di Kampus STKIP Padhaku, tetapi di kecamatan-kecamatan sekeliling kota Indramayu sehingga mudah dijangkau mahasiswa. Mereka baru datang ke kampus jika ada ujian.
Hal serupa dialami rekan sealmamater Hidayat, Dahroni (33), yang sudah 13 tahun menjadi guru honorer. Ia sangat ingin meningkatkan kesejahteraan melalui PPG. Upah minimum rata-rata di Kabupaten Indramayu adalah Rp 1,9 juta. Gaji Dahroni hanya sepertiga dari jumlah tersebut. Untuk menafkahi keluarga, ia menjadi buruh tani di musim hujan dan buruh pabrik bata di musim kemarau.
Persyaratan ketat
STKIP Padhaku adalah salah satu dari 3.000 perguruan tinggi yang saat ini tidak memiliki akreditasi walaupun program studinya terdaftar di situs Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Direktur Eksekutif BAN-PT Tjan Basaruddin yang dihubungi pada hari Minggu (11/3) mengatakan, akreditasi bisa diturunkan, bahkan dicabut, apabila PT tidak bisa memenuhi penjaminan mutu perkuliahan. Ribuan guru honorer lulusan PT yang tidak terakreditasi praktis tidak lolos seleksi administratif tahap satu untuk PPG.
Kalaupun guru honorer lulus dari PT yang berakreditasi minimal C, ia tetap harus lolos syarat administratif kedua, yakni jurusannya linier dengan mata pelajaran yang dia ampu. Guru Matematika, misalnya, harus sarjana pendidikan matematika atau bisa juga sarjana matematika non-kependidikan. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, calon peserta PPG harus dipastikan berusia tidak lebih dari 28 tahun per 31 Desember 2018.
Direktur Pembelajaran Kemristek dan Dikti Paristiyanti Nurwardani menjabarkan, guru honorer berusia di atas 28 tahun bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Perbedaan dengan PPG prajabatan yang memakan waktu satu tahun ialah PPG dalam jabatan hanya berlangsung satu semester.
Syarat uji kompetensi
Syarat keikutsertaan PPG dalam jabatan adalah sudah mengajar selama minimal lima tahun, berijazah S-1 yang terdaftar di pangkalan data Kemristek dan Dikti dan linier dengan mata pelajaran yang dia ampu, serta memiliki nilai rata-rata minimal uji kompetensi guru tahun 2015 sebesar 55.
Program PPG bersubsidi tahun 2018 diutamakan untuk guru-guru SMK yang membidangi jurusan pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, kelautan, mesin, dan robotika.
Menurut dia, pada Mei 2018, Menristek dan Dikti Mohammad Nasir akan mengumumkan kuota PPG prajabatan dan dalam jabatan yang baru. Di dalamnya tercakup jumlah peserta yang akan diberi subsidi. Sisanya boleh mengikuti PPG menggunakan biaya pribadi.
”Peserta yang disubsidi adalah mereka dengan nilai kelulusan ujian seleksi terbaik,” ujar Paristiyanti.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2F20180312RZF51.jpg){kind=logo}
