Program MBKM sangat mengguncang pendidikan di Indonesia. Jika mekanisme MBKM ini tidak segera dibenahi, guncangan terdahsyat terhadap dunia pendidikan nasional akan semakin menggelegar lima hingga 10 tahun mendatang.

Selagi pemerintah membahas RUU Sisdiknas, penting untuk mengarusutamakan kesejahteraan psikologis guru sebagai indikator utama keberhasilan pemerintah dalam bidang pendidikan.

RUU Sisdiknas akan ”memutihkan” kewajiban sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Ketentuan sertifikasi bagi guru yang sudah mengajar dinilai menghambat upaya menyejahterakan para pendidik.

Untuk melesatkan kualitas pendidikan kita dibutuhkan kebijakan dan program meningkatkan kualitas guru. Di tengah kebijakan Merdeka Belajar, sangat dinantikan episode kebijakan pendidikan yang memerdekakan profesi guru.

Kompetensi dan kesejahteraan guru secara umum masih belum memadai. Pemerintah harus membenahi tata kelola guru, mulai dari hulu hingga hilir, untuk memartabatkan dan memuliakan guru.

Pembahasan RUU Sisdiknas tidak melibatkan LPTK yang mendapat tugas dari pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru. Ini hendaknya juga menjadi kritik yang membangun bagi LPTK agar membenahi diri.

Kebutuhan guru profesional lulusan pendidikan profesi guru (PPG) besar, tetapi lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang menyelenggarakan PPG masih terbatas.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak terlepas dari peran pendidikan dan guru memegang peran sentral dalam dunia pendidikan. Karena itu, guru harus ditata dan dikelola dengan baik serta dikuatkan perannya.