MH Thamrin merupakan salah satu tokoh pergerakan nasional yang menempuh strategi kooperatif dalam menghadapi Belanda. Aktivitas politiknya berorientasi kepada pembangunan fondasi politik nasional dan perbaikan sosial.
Oleh
ARIEF NURRACHMAN
·3 menit baca
Judul : Melawan dalam Volksraad: M.H. Thamrin dan Gerakan Nasionalis Kooperasi di Indonesia 1927-1941
Penulis : Toto Widyarsono
Penerbit : Matapadi Presindo
Tahun Terbit : 2021
Jumlah Halaman : xviii+ 130 halaman
ISBN : 978-602-1634-37-0
Gerakan nasional kooperasi menjadi salah satu strategiyang ditempuh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Strategi kooperasi menjadi cara yang dipilih dalam menentang kolonialisme ketika gerakan kaum nasional nonkooperasi menemui kebuntuan.
Mohammad Husni (MH) Thamrin merupakan tokoh nasionalis yang menerapkan strategi ini.Kedudukan dalam anggota Dewan Rakyat (Volksraad) digunakan untuk mengkritisi berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda, terutama yang berkaitan dengan perbaikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
Dalam buku Melawan dalam Volksraad: M.H. Thamrin dan Gerakan Nasionalis Kooperasi di Indonesia 1927-1941 yang ditulis oleh Toto Widyarsono (Matapadi Presindo, 2021) dijelaskan peran besar Thamrin dalam lembaga parlemen tersebut. Thamrin terpilih sebagai Wakil Ketua I Volksraad pada tahun 1939. Ia juga ditunjuk sebagai anggota badan pekerja (College van Gedelegeerden) di lembaga tersebut.Keterlibatan Thamrin di Volksraad menjadi perwakilan kaum pribumi dalam lembaga parlemen bentukan kolonial Belanda tersebut.Volksraad sendiri menjadi bagian dari penerapan Politik Etis sejak 1901 yang tujuannya untuk meningkatkan peran serta kaum bumiputra dalam pemerintahan. Namun, Volksraad dinilai memiliki kekuasaan yang sangat terbatas.
Kondisi tersebut tidak lantas mengecilkan semangat Thamrin dalam berkecimpung di Volksraad. Terbukti, dia mampu menentang kebijakan pemerintah kolonial. Melalui Fraksi Nasional yang ia gagas (dibentuk pada 27 Januari 1930), Thamrin menyuarakan aspirasi para buruh perkebunan di Sumatera Timur yang pada saat itu kondisi sosial ekonominya terabaikan.
Upaya perlawanan lain Thamrin dari dalam Volksraad adalah ketika dirinya berhasil menentang pemberlakuan Ordonansi Sekolah Liar. Undang-undang tersebut melarang pembentukan sekolah-sekolah di luar izin Pemerintah Belanda. Thamrin mengancam akan mengundurkan diri dari Volksraad. Kecaman ini membuat Pemerintah Belanda akhirnya mencabut ordonansi sekolah liar pada 23 Februari 1933.
Aktivitas politik Thamrin juga terjadi di luar Volksraad. Thamrin aktif dalamPartai Indonesia Raya (Parindra), Gabungan Politik Indonesia (GAPI), dan Permufakatan Perhimpunan Partai-partai Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) yang diinisiasi oleh Soekarno sebagaiwadah tokoh baik aliran kooperatif maupun nonkooperatif.
Kepiawaian dan pendiriannya dalam berpolitik dipengaruhi oleh latar belakang Thamrin sebelumnya. Lahir dari keturunan keluarga campuran Betawi-Belanda memungkinkan Thamrin bergaul dengan anak-anak Belanda di samping bergaul dengan anak-anak pribumi. Keluwesannya dalam pergaulan tersebut membuat Thamrin memahami permasalahan masyarakat Betawi. Dia pun aktif dalam Perkumpulan Kaum Betawi(PKB) yang dibentuk oleh ayahnya, Tabri Thamrin, seorang pegawai pamong praja.
Pengalaman masa kecil yang lekat dengan kehidupan di sekelilingnya menggugah Thamrin untuk ikut berjuang memikirkan masyarakat hingga dirinya layak dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional. (Litbang Kompas/AFN)