Pengelolaan Pendidikan di Indonesia
Tata kelola pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan. Ragam krisis terkait dengan pengelolaan pendidikan menjadi penghambat tercapainya tata kelola pendidikan yang mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan.
| Judul | Krisis Tata Kelola Pendidikan Indonesia |
| Penulis | Teguh Triwiyanto |
| Penerbit | Penerbit Buku Kompas |
| Tahun terbit | 2021 |
| Jumlah halaman | xix+260 halaman |
| ISBN | 978-623-346-175-7 |
Halaman muka buku berjudul Krisis Tata Kelola Pendidikan Indonesia.
Tata kelola yang baik akan berdampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Tata kelola pendidikan yang baik harus mengandung nilai-nilai, seperti nilai keadilan, efisiensi, dan daya tanggap yang mendorong lembaga pendidikan bersih dari korupsi. Tata kelola pendidikan juga harus mampu mendorong terciptanya sinergi antara lembaga pendidikan dan semua stakeholder (pemangku kepentingan).
Dalam melaksanakan tata kelola pendidikan, pemimpin di sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan semua perangkatnya harus memiliki konsep yang jelas dan terukur.
Sementara,] di tingkat sekolah terdapat pihak-pihak yang sangat memengaruhi keberhasilan pendidikan, seperti guru dan tenaga kependidikan. Selain itu, lembaga lain yang ikut terlibat dalam pengelolaan pendidikan adalah komite sekolah, masyarakat, dan orangtua siswa. Dengan mengetahui dan mampu mengelola pihak-pihak tersebut, tata kelola pendidikan dapat berjalan dengan baik.
Krisis
Dalam visi pembangunan Indonesia 2045, pemerintah menargetkan taraf pendidikan penduduk Indonesia meningkat. Target ini dicetuskan demi hadirnya sumber daya manusia yang unggul. Strategi pembangunan pendidikan yang dipilih adalah pemerataan kualitas dan layanan pendidikan, peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan, profesionalisme guru dan perubahan metode pembelajaran, budaya sekolah dan baca, pendidikan vokasi, enterprenuership, dan karakter. Namun, strategi pembangunan tersebut masih harus berhadapan dengan krisis tata kelola pendidikan.
Krisis tata kelola pendidikan Indonesia menjadi penanda bagaimana negara masih kurang memperhatikan penggunaan sumber daya secara efektif. Selain itu, efisiensi dan efektivitas tata kelola organisasi negara yang terlibat di bidang pendidikan masih belum optimal.
Buku dengan 260 halaman berjudul Krisis Tata Kelola Pendidikan Indonesia (Penerbit Buku Kompas, 2021) ini memberi pemahaman tentang krisis tata kelola pendidikan dari waktu ke waktu. Indikator krisis, menurut Teguh Triwiyanto, terlihat pada tata kelola kurikulum, tata kelola untuk mencapai siswa yang sejahtera dan bahagia, tata kelola guru yang profesional, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas tata kelola anggaran pendidikan.
Padahal, agenda reformasi tata kelola pendidikan telah diarahkan untuk mencapai akuntabilitas pendidikan. Namun, akuntabilitas pendidikan hanya dapat dicapai melalui prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian yang baik.
Reformasi kebijakan pembangunan pendidikan di Indonesia setelah tahun 2003 juga belum banyak berdampak terhadap perubahan kinerja dan akuntabilitas pendidikan. Kebijakan pembangunan pendidikan di Indonesia dalam praktiknya masih lemah. Penilaian siswa, penilaian guru, evaluasi sekolah dan evaluasi sistem belum banyak berdampak terhadap kinerja di semua sistem sekolah di Indonesia. Sejarah reformasi kurikulum terus berulang. Hampir semua kurikulum yang berlaku di Indonesia juga bersifat sentralistik.
Reformasi Kebijakan
Reformasi pada kebijakan pembangunan pendidikan mendesak dilakukan. Situasi tahun 2003 semakin tidak relevan dilakukan di Indonesia. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat sudah mengalami pergeseran persepsi dan perilaku sebagai hasil dari adaptasi terhadap perubahan ilmu, teknologi, sosial ekonomi, dan politik.
Upaya-upaya untuk mempersempit ketidaksetaraan pendidikan pun harus menjadi dasar bagi pembangunan yang lebih inklusif. Perbedaan kualitas pendidikan dan durasi bersekolah yang diterima seorang anak akan memengaruhi kehidupan pada masa mendatang.
Komitmen dan akuntabilitas yang kuat dari sejumlah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan menjadi keharusan. (LITBANG KOMPAS)
