Perlunya Pendampingan Intensif Pendidikan di Papua

Pemerintah pusat perlu memberikan pendampingan intensif dalam pengelolaan pendidikan bagi orang asli Papua, baik dari segi regulasi, pendanaan, maupun implementasi program.

Kompas

Pendidikan sebagai Jalan Terang

Salah satu faktor yang menyebabkan orang asli Papua tertinggal dalam berbagai bidang kehidupan adalah kurang diperhatikannya layanan pendidikan bagi mereka. Kondisi tersebut menyebabkan mereka termarjinalkan di tanahnya sendiri. Ketertinggalan di bidang pendidikan menjadi salah satu masalah yang memiliki pengaruh besar bagi kegagalan pembangunan di Papua Barat. Padahal pendidikan merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi negara.

Ketimpangan dalam pembangunan bidang pendidikan berpengaruh dalam pembangunan bidang lainnya. Hal ini terungkap dalam buku Pendidikan sebagai Jalan Terang: Membangun Pendidikan yang Responsif terhadap Kondisi Geografis, Demografi, Sosial, dan Budaya Orang Asli Papua (OAP) (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Desember 2019). Buku yang memiliki ketebalan 254 halaman ini disusun oleh Anggi Afriansyah, Dini Dwi Kusumaningrum, dan kawan-kawan, yang didasarkan pada laporan penelitian yang dilaksanakan Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, LIPI.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Siswa-siswa SDN Mawan dalam perjalanan pulang seusai bersekolah di Distrik Mandobo, Boven Digoel, Papua, Selasa (3/3/2020).

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif ini bertujuan menganalisis permasalahan dan kendala implementasi pelayanan pendidikan, baik dari sisi penyedia maupun pengguna layanan, serta mengembangkan alternatif pola pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan kondisi sosial demografi dan budaya OAP. Studi kasus dilakukan pada implementasi pelayanan pendidikan di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambraw.

Buku yang terbagi dalam enam bab ini, di bagian akhir memberikan sejumlah rekomendasi kepada para pihak, khususnya kepada pemerintah pusat. Dalam konteks pendidikan di Papua Barat, perlu ada pendampingan yang intensif dari pemerintah pusat dalam pengelolaan pendidikan, baik dari segi regulasi, pendanaan atau implementasi program. Hal itu sangat penting bagi kesuksesan pembangunan pendidikan. (YKR)