Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
analisis isi
Bagikan
Urgensi Regulasi ”Telemedicine”
Saat ini, aturan tentang ”telemedicine” masih jauh dari memadai. Maka, pemerintah dituntut membuat regulasi khusus tentang ”telemedicine”. Penting,melindungi hak-hak pasien atau konsumen kesehatan secara keseluruhan.
Opini
·
Koreksi Penerapan ”Justice Collaborator”
Penerbitan surat keterangan JC yang tak sesuai ketentuan UU, tak hanya melanggar secara prosedur, tetapi juga bentuk pembangkangan terhadap UU. Lebih mengkhawatirkan jika pemberian status JC dari praktik korupsi.
Opini
·
Perlunya Pendampingan Intensif Pendidikan di Papua
Pemerintah pusat perlu memberikan pendampingan intensif dalam pengelolaan pendidikan bagi orang asli Papua, baik dari segi regulasi, pendanaan, maupun implementasi program.
Buku
·
Sisi Terang Pengungkapan Kasus Covid-19 Mulai Tersingkap?
Di saat data penderita pandemi Covid 19 makin meningkat, sentimen perbincangan di berbagai platform media mengarah lebih bersifat makin positif. Hal ini berpeluang memberi harapan publik ketimbang kekhawatiran.
Riset
·
Korona dan Waspada Pangan
Bila wabah virus korona semakin meluas maka proses produksi pangan nasional akan terganggu yang menyebabkan turunnya produksi. Turunnya produksi dan juga turunnya impor pangan akan menurunkan stok pangan dalam negeri.
Opini
·
Iklan
Covid-19 dan Kepercayaan Publik
Pemerintah diharapkan selalu up date perkembangan penyebaran virus agar tidak terjadi penyebaran hoaks Covid-19. Pelayanan informasi dimulai dari transparansi jumlah penderita yang positif, suspect dan yang dipantau.
Opini
·
Omnibus Law 4.0 Vs Amdal
Amdal itu ibarat “rem” dan “dasbor” agar pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan seimbang. Menghilangkan Amdal berarti menghilangkan kendali negara dan hak publik atas keseimbangan lingkungan dan pembangunan.
Opini
·
“Energi Asia” Singkirkan Pencapresan
Riset
·
Harapan untuk Mendunia
Riset
·
Mimpi Buruk Ekonomi Turki
Riset
·
Lihat Lainnya
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·