Kala Supahmi Minta Presiden Jokowi Tuntaskan Sertifikasi Lahan...
Presiden Jokowi meyakinkan masyarakat bahwa program sertifikat gratis akan dituntaskan sebelum pemerintahan berganti.
Oleh
NINA SUSILO
·3 menit baca
Supahmi langsung mengacungkan jari begitu Presiden Joko Widodo menanyakan siapa yang hafal Pancasila dalam acara pembagian sertifikat di GOR Tawang Alun, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (30/4/2024). Tanpa ragu, warga Desa Temurejo, Kecamatan Bangunrejo, Banyuwangi, itu menghafal sila-sila Pancasila di hadapan Presiden dan hadirin.
Presiden pun kemudian memberikan hadiah sepeda kepada Supahmi yang mengucapkan lima sila Pancasila dengan lancar. Namun, bukannya segera mengambil sepeda hadiah kuis, Supahmi malah melontarkan permintaan kepada Presiden Jokowi.
”Pak, saya ada permintaan, Pak,” tuturnya masih memegang pengeras suara.
Presiden Jokowi pun mempersilakan Supahmi menyampaikan permintaannya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyimak cerita Supahmi bahwa di Desa Temurejo terdapat lahan seluas 128 hektar. Namun, baru 60 hektar lahan yang sudah mendapatkan sertifikat. Adapun sisanya, 68 hektar, belum memiliki sertifikat.
”Saya mohon kepada Bapak (sertifikasi lahan) segera diselesaikan sebelum Bapak turun dari jabatan,” tegas Supahmi. Tak lupa Supahmi berterima kasih.
Presiden Jokowi pun tertawa-tawa mendengar ucapan polos Supahmi. ”Coba, Bu Pahmi ini nyuruh-nyuruh Presiden,” selorohnya.
Presiden kemudian meyakinkan bahwa permintaan tersebut sudah dicatat dan akan ditindaklanjuti. ”Ibu, sudah dicatat, nggih. Nanti, saya sampaikan ke Pak Menteri ATR, tapi Pak Menteri juga nyatat. Nanti dicek di lapangan,” tuturnya.
Masyarakat memang merasa terbantu dengan program sertifikasi lahan gratis. Sebab, dengan kepemilikan sertifikat, masyarakat dapat mencegah penyerobotan tanah dan sengketa lahan.
Saya mohon kepada Bapak (sertifikasi lahan) segera diselesaikan sebelum Bapak turun dari jabatan.
Karena itulah, Sugeng (41), warga Desa Kendalrejo, Kecamatan Tegaldlimo, Banyuwangi, gembira mendapatkan sertifikat. Sertifikat ini sudah ditunggu sejak puluhan tahun. ”Dari saya lahir, (rumah) enggak ada sertifikatnya, tapi ada pethok,” tuturnya.
Kini, rumah di lahan seluas hampir seperempat hektar sudah memiliki sertifikat elektronik. Rumah yang ditempati empat keluarga Sugeng, yakni keluarga kakaknya, keluarga budenya, serta bapaknya Sugeng, sudah memiliki surat hak milik tanah yang sah.
”Senang sekali karena sudah menanti lama dari (zaman) bapak saya,” katanya sembari menambahkan usia ayahnya saat ini sudah mencapai 90 tahun.
Sertifikat elektronik
Sertifikat yang dibagikan saat ini adalah sertifikat elektronik. Presiden pun menjelaskan kepada warga bahwa sertifikat elektronik merupakan sertifikat baru, sedangkan yang tebal seperti buku adalah sertifikat lama. Karena itu, warga diminta untuk tidak membandingkan sertifikat elektroniknya dengan sertifikat konvensional milik tetangga atau kerabat masing-masing. Sebab, keduanya sama-sama sah.
Seusai acara, Presiden mengatakan kepada wartawan, di Banyuwangi, banyak warga yang tinggal di kawasan hutan sejak 1938. Namun, baru saat ini warga bisa mendapatkan sertifikat melalui program redistribusi lahan.
Dalam laporannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan, secara keseluruhan sudah diterbitkan 10.323 sertifikat elektronik untuk 8.633 keluarga penerima. Adapun dalam pembagian sertifikat di GOR Tawang Alun, Banyuwangi, hadir sekitar 5.000 perwakilan penerima sertifikat se-Kabupaten Banyuwangi.
Dalam acara ini, hadir pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Penjabat Gubernur Jawa Timur Addy Karyono, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas.
Menurut AHY, masyarakat Banyuwangi menguasai tanah hutan sejak 1938. Sekarang, status kawasan hutan telah dilepaskan oleh Kementerian Kehutanan sehingga Kementerian ATR/BPN bisa menyertifikatkan melalui redistribusi tanah.
Setelah mendapat sertifikat, ujar Presiden, lahan diharapkan dimanfaatkan menjadi lahan produktif untuk menanam jagung, menanam padi, atau sebagai pekarangan dan rumah. Bahkan, bisa juga sertifikat rumah digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman usaha ke bank. Presiden pun mengingatkan warga supaya uang pinjaman dari bank dimanfaatkan sepenuhnya untuk modal usaha. Adapun barang konsumsi bisa dibeli setelah mendapatkan keuntungan usaha.
Target 8 juta sertifikat
AHY juga menyebutkan, sampai 2024 ini, 120 juta bidang tanah sudah terdaftar. Adapun saat ini sudah 112 juta bidang tanah yang terdaftar dan 91,6 juta bidang tanah sudah memiliki sertifikat. Dia menargetkan sampai akhir 2024, sebanyak 8 juta sertifikat lagi bisa diselesaikan.
”Akhirnya bisa. Apalagi sertifikat elektronik seperti ini ya cepat banget. Dengan digitalisasi makin cepat,” tuturnya.
Presiden pun berharap kalaupun masih bersisa sedikit bidang tanah yang belum besertifikat saat masa jabatannya berakhir, hal ini bisa diselesaikan di pemerintahan mendatang. ”Syukur-syukur bisa rampung tahun ini semua karena menterinya masih muda,” seloroh Presiden mengacu pada AHY, Menteri ATR yang baru berusia 46 tahun.
Rupanya, tidak sedikit warga yang merasa terbantu dengan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Namun, di pengujung masa jabatan Presiden Jokowi muncul kekhawatirkan program itu tak dituntaskan atau bahkan terhenti.