Perebutan Gubernur Sumatera Utara, PDI-P Siap Lawan Bobby, Menantu Jokowi

PDI-P mencium, penempatan Pj Bupati Deli Serdang dari lingkar dekat Bobby adalah langkah meraup suara Pilgub Sumut.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (ketiga dari kanan) berbincang dengan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat dan Ketua DPD PDI-P Sumut Rapidin Simbolon (kanan) saat Rapat Koordinasi Pemenangan PDI-P Sumut, di Medan, Jumat (26/8/2022).

PDI Perjuangan memanaskan mesin partai untuk menghadapi Pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu siap berhadapan dengan menantu Presiden Joko Widodo, Bobby A Nasution. Nama Nikson Nababan, Rapidin Simbolon, dan Edy Rahmayadi muncul dari PDI-P.

”Berbagai kemungkinan bisa terjadi. Tapi, kalaupun Golkar mencalonkan Bobby Nasution, kami siap berhadapan. PDI-P itu petarung,” kata Ketua DPD PDI-P Sumut Rapidin Simbolon saat ditanya tentang kemungkinan berhadapan dengan Bobby, Sabtu (27/4/2024).

Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan anggota DPRD Sumut, PDI-P diperkirakan mendapat 21 kursi dari total 100 kursi. Perolehan di atas 20 persen itu membuat PDI-P mendapat golden ticket untuk mengusung pasangan calon tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain.

Parpol lainnya yang bisa mengusung sendiri pasangan calon adalah Golkar yang diperkirakan mendapat 22 kursi. PDI-P dan Golkar menjadi dua poros terkuat pada pemilihan gubernur di provinsi dengan ekonomi terbesar di luar Jawa itu.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Joko Widodo, Bobby A Nasution, memberikan keterangan tentang kontestasi Pemilihan Gubernur Sumut, di Medan, Selasa (23/4/2024) malam.

Meski mendapat golden ticket, PDI-P tidak akan mudah menghadapi Pilgub Sumut. Poros Golkar yang disokong kekuatan kekuasaan dari pusat akan menjadi lawan terkuat PDI-P.

”Kalau kami dikeroyok juga seperti pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden kemarin, kami sudah siap. Justru di situ kami diuji bagaimana tetap konsisten memperjuangkan kemajuan bangsa dan negara, khususnya di Sumut,” kata Rapidin.

Rapidi sudah mencium langkah pihak lawan yang sudah menyusun kekuatan. Pada Selasa (23/4/2024), Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Medan Wirya Alrahman, yang juga orang dekat Bobby, dilantik menjadi Penjabat Bupati Deli Serdang.

Medan dan Deli Serdang merupakan lumbung suara terbesar di Sumut. Meskipun hanya dua dari 33 kabupaten/kota, kawasan itu mencakup 3,28 juta daftar pemilih tetap atau 30,26 persen dari total 10,85 juta DPT Sumut.

”Kalau Pj Bupati Deli Serdang dan Medan dibuat begitu, ya memang begitulah cara mereka untuk mendapatkan kekuasaan. Enggak fair. Enggak bertanding secara jantan,” kata Rapidin.

Meski demikian, Rapidin melihat, Bobby tidak akan mudah mendapat tiket pencalonan dari Golkar. Bobby harus berhadapan dengan Ketua DPD Partai Golkar Sumut yang juga mantan Wagub Sumut Musa Rajekshah.

Baca juga: Pilgub Sumut Menghangat, Edy dan Musa Siap Berhadap-hadapan

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua dari kanan) dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah (kanan) memantau bahan pokok di Pusat Pasar Medan, Sumatera Utara, Sabtu (24/12/2022).

Siapa pun yang akan diusung Golkar, Rapidin optimistis PDI-P bisa memenangi Pilgub Sumut. Pada pemilihan legislatif saja, PDI-P dikeroyok, tetapi bisa tetap menjadi partai pemenang Pemilu 2024.

Parpol itu kini membuka pendaftaran untuk calon gubernur dan wakil gubernur Sumut. Mantan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan sudah mengambil formulir dan mendaftar. Mantan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga sudah mengambil formulir, tetapi belum mendaftar. PDI-P sendiri secara terbuka menolak Bobby.

Nama Rapidin ikut menguat dan disuarakan sejumlah kader dan pengurus PDI-P. Mantan Bupati Samosir itu menyebut, dirinya masih fokus mengurus PDI-P Sumut. Dia juga terpilih menjadi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumut II.

”Kecuali kalau partai yang menugaskan. Kalau ketua umum yang meminta, saya harus tegak lurus,” kata Rapidin.

Polemik di tubuh Golkar

Poros terkuat yang akan dihadapi PDI-P adalah Golkar. Partai berlambang pohon beringin itu sudah memulai pertarungan dengan merebut kursi Ketua DPRD Sumut yang sebelumnya diduduki PDI-P.

DPP Golkar kini memanaskan mesin partai dengan memberikan surat tugas sebagai bakal calon gubernur Sumut kepada dua orang sekaligus, yakni Musa Rajekshah dan Bobby.

Pemberian surat tugas itu menuai polemik di kalangan internal Golkar Sumut. Bobby yang bukan kader partai dan mantan kader PDI-P mendapat penolakan dari pengurus Golkar Sumut.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Musa Rajekshah di Medan, Sumatera Utara, Kamis (31/1/2019).

Apalagi, Musa yang akrab disapa Ijek dianggap sukses memenangkan Golkar di Sumut, baik untuk pemilihan DPR RI, DPRD Sumut, maupun DPRD kabupaten/kota. Suara Golkar melejit cukup signifikan. Ijek juga terpilih sebagai anggota DPR RI dari Sumut I.

Sekretaris Partai Golkar Sumut Ilhamsyah mengatakan, Golkar mengutamakan mengusung kader, bukan orang dari luar partai. Sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak di DPRD Sumut, kata Ilhamsyah, mereka percaya diri mengusung kader sendiri.

”Kami yakin Golkar akan mengusung Musa Rajekshah. Golkar memang sangat terbuka, siapa saja boleh mendaftar. Namun, yang paling utama adalah kader,” kata Ilhamsyah.

Atas polemik tersebut, Bobby beberapa kali meminta maaf kepada Ijek melalui pernyataan di media massa. Hingga Selasa (23/4/2024) malam, kata Bobby, dia belum bisa bertemu karena Ijek masih berada di Jakarta.

”Ya, saya lihat kemarin (Musa) di Jakarta. Saya minta mohon waktu (untuk bertemu),” kata Bobby.

Poros kekuatan lain yang kemungkinan muncul adalah Gerindra yang diperkirakan mendapat 13 kursi di DPRD Sumut. Gerindra harus berkoalisi agar bisa mendapat minimal 20 persen dukungan atau 20 kursi. Partai yang dipimpin presiden terpilih Prabowo Subianto ini bisa berkoalisi dengan Nasdem yang memperoleh 12 kursi, PKS 10 kursi, dan PAN enam kursi.

Siapa yang punya jaringan politik yang kuat, modal yang besar, popularitas, dia yang akan diusung partai.

Partai lainnya adalah Demokrat dan Hanura yang masing-masing diperkirakan mendapat lima kursi, PKB empat kursi, serta PPP dan Perindo masing-masing satu kursi.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Gubernur Sumatera Utara 2018-2023 Edy Rahmayadi menghadiri serah terima memori jabatan kepada Penjabat Gubernur Sumut Hassanudin di Medan, Selasa (5/9/2023).

Sekretaris Partai Gerindra Sumut Sugiat Santoso menyebut, mereka terbuka terhadap semua bakal calon gubernur, kecuali mantan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. ”Partai Gerindra sama sekali tidak memasukkan nama Pak Edy dalam bursa kandidat yang akan kami dukung,” ujarnya.

Penolakan Gerindra buntut dari kontestasi panas Pilpres 2024. Edy dianggap mengkhianati Prabowo karena menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah Anies-Muhaimin. Padahal, pada 2018, Gerindra termasuk partai utama yang mengusung dan memenangkan Edy sebagai Gubernur Sumut.

Dominasi elite Jakarta

Pengajar Program Studi Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Warjio, mengatakan, pola kontestasi Pilgub Sumut masih sama seperti sebelumnya.

”Penentuan calon didominasi elite parpol di Jakarta. Siapa yang punya jaringan politik yang kuat, modal yang besar, popularitas, dia yang akan diusung partai,” katanya.

Warjio menyebut, partai juga akan sangat pragmatis. Polarisasi koalisi pilpres juga akan sangat menentukan peta koalisi. Pernyataan penolakan partai politik kepada calon tertentu merupakan imbas dari pilpres.