Bersama Membangun Papua

KOMPAS/PRIYOMBODO

Pekerja memberi makan ayam petelur di peternakan binaan PT Freeport Indonesia yang dikelola oleh Yayasan Jayasakti Mandiri di Kampung Utikini Baru, Kabupaten Mimika, Papua, Senin (25/02/2019).

Kolaborasi mudah diucapkan meski tidak selalu mudah dikerjakan. Walau dalam konteks pembangunan, termasuk pembangunan di Papua, kolaborasi patut diperjuangkan. Tak hanya demi percepatan pembangunan, tetapi agar tiada yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Salah satu kolaborator dalam pembangunan di Papua tak lain Universitas Cendrawasih. Hari Selasa (30/11/2021), bertempat di Rektorat Uncen, Jayapura, digelar temu kolaborasi antara pemerintah yang diwakili Bappeda Papua, para akademisi dari Uncen, dan juga pelaku nonpemerintah, non-state actors.

Temu kolaborasi itu diibaratkannya sebagai lokapasar, marketplace, di mana Uncen sebagai lapak yang menjadi tempat pertemuan banyak pihak. ”Ini forum yang baik untuk berbagi dan belajar,” kata Rektor Universitas Cendrawasih Apolo Safanpo.

Baca juga : Mewujudkan Mimpi dari Gedung Transistor Uncen

Apolo mengakui, perusahaan swasta sebagai pelaku nonpemerintah terkadang lebih baik. ”Produksi dan ekspor dari swasta malah lebih banyak. Sementara BUMD malah jarang yang ekspor, padahal itu yang mendatangkan devisa lebih besar untuk negara. Kita harus saling belajar tentang hal-hal yang bisa diadopsi,” ujarnya.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Rektor Universitas Cenderawasih di Kota Jayapura, Papua, Apolo Safanpo.

Semangat untuk saling belajar dan berkolaborasi juga diungkapkan Vera AP Wanda, Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Papua, dalam forum itu. ”Kalau infrastruktur, kita mampu bangun cepat. Selanjutnya adalah bagaimana memperkuat ekonomi kita. Kita harus kerja sama. (Apalagi) uang pemerintah takkan cukup. Jadi perlu dukungan,” ujarnya.

Terkait dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang harus dicapai, bagi Vera, yang utama adalah memastikan kesejahteraan bagi warga Papua. ”Kita harus bermitra untuk itu. Dan, untuk memulainya saya kira tempat yang tepat adalah kampus,” ujarnya.

Di Uncen kini terdapat lebih dari 25 pusat studi, mulai dari pusat studi hukum, hak asasi manusia, hingga energi. Kebetulan, pusat-pusat studi itu diperkuat dengan banyak ahli meski dengan persoalan klasik keterbatasan anggaran untuk riset, yang kiranya dapat diatasi dengan kolaborasi antara Uncen dan swasta.

Pusat-pusat studi itu diperkuat dengan banyak ahli meski dengan persoalan klasik keterbatasan anggaran untuk riset.

Penguatan kapasitas

Salah satu kolaborator nonpemerintah yang bekerja sama dengan Pusat Studi Data dan Informasi Pembangunan (Pusdip) Uncen adalah PT Freeport Indonesia (PTFI).

”Kami berharap yang dirintis Freeport dapat berlanjut dan bermanfaat untuk masyarakat. Kita akan libatkan lembaga adat (Lemasa dan Lemasko) sebagai mitra, untuk itu perlu penguatan kelembagaan,” kata VP Community Relations & Human Rights PTFI Arnold Kayame.

KOMPAS/ HARYO DAMARDONO

Kompleks Asrama Taruna Papua di Timika, Kabupaten Mimika, Papua, yang didanai oleh PT Freeport Indonesia, Jumat (27/4/2018).

Kolaborasi dengan Uncen, kata Arnold, pertama-tama karena Uncen ada di Papua. ”Kemudian, Uncen memang memahami Papua. (Kebetulan) target kita memang lembaga adat dengan latar belakang yang khusus, berbeda dengan daerah lain,” ujarnya.

Sebagai permulaan, tiga dokumen telah diserahkan oleh Uncen untuk dapat digunakan dalam pemantauan dan evaluasi beberapa sekolah yang dibiayai PTFI, di antaranya Asrama Taruna Papua, Sekolah dan Asrama Salus Populi, dan Asrama Bintang Kejora.

Baca juga : Kibarkan Merah Putih di Pedalaman Papua

Dokumen itu akan dibukukan dan dijadikan model bagi Uncen ataupun PTFI untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Dengan dokumen itu, semestinya warga di sekitar wilayah operasi PTFI dan warga Papua lainnya dapat beroleh manfaat maksimal dari pembangunan SDM Papua.

Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, menggunakan metode dan modul yang disiapkan Uncen, merupakan upaya untuk menyiapkan warga Papua. Terlebih lagi, masa depan harus selalu diantisipasi. Izin operasi PTFI, misalnya, di atas kertas sampai tahun 2041 saja.

”Kita juga ingin ada legacy. Kita tidak ingin keluar dari Papua dengan meninggalkan warisan kurang bagus. Selama Freeport hadir, masyarakat bergantung kepada kita. Semua hal dimintakan ke perusahaan,” ujar Arnold, yang ingin perlahan mengubah hal itu.

KOMPAS/HARRY SUSILO

Kawasan tambang terbuka Grasberg milik Freeport Indonesia di ketinggian sekitar 4.200 meter di atas permukaan laut tampak lengang, Minggu (16/8/2020). Freeport sedang melakukan transisi pengoperasian tambang dari terbuka menuju bawah tanah.

Kontribusi PTFI sejauh ini memang masih dominan di Papua. Presiden Direktur PTFI Tony Wenas pun mengatakan, ”Peningkatan produksi kami turut menggenjot pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi Papua di triwulan III-2021.”

Pada periode Juli hingga September 2021, produksi bijih tembaga PTFI mencapai 956 juta ton atau naik 76,05 persen dibandingkan dengan periode sama pada tahun sebelumnya. Sementara itu, angka produksi emas PTFI mencapai 968.000 ounce atau naik 67,76 persen dibandingkan dengan periode sama pada tahun sebelumnya.

Kontribusi dari PTFI mendorong pertumbuhan Papua pada triwulan III-2021 mencapai 14,54 persen sehingga menjadi pertumbuhan ekonomi provinsi yang tertinggi di Indonesia. Jauh di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia pada triwulan III-2021 sebesar 3,51 persen.

Peningkatan produksi PTFI tentunya akan linear dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya, di Kabupaten Mimika. PTFI juga telah ikut berperan aktif terlibat dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Mimika 2020-2024. ”Ini contoh bagaimana swasta berperan mempercepat pencapaian TPB/SDGs,” ujar Erna Witoelar, salah satu pendiri Partnership ID, pekan lalu.

ARSIP PT FREEPORT INDONESIA

PT Freeport Indonesia bekerja sama dengan Koperasi Maria Bintang Laut dari Keuskupan Timika sejak tahun 2013 dalam pendampingan masyarakat untuk pengembangan perikanan tangkap dan budidaya perikanan air tawar.

Walau demikian, tidak mudah untuk membangun bersama-sama. Konsep ”beri kail, bukan ikan” terkadang mudah diucapkan meski berlika-liku untuk mewujudkannya.

Konsep ’beri kail, bukan ikan’ terkadang mudah diucapkan meski berlika-liku untuk mewujudkannya.

Lebih dilibatkan

Kolaborasi lanjutan dengan Uncen diiniasi PTFI untuk mengawal optimalisasi Yayasan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK). ”Kami (PTFI) akan jadi lembaga donatur, dan nantinya bekerja sama dengan semua yayasan di kampung,” ujar Arnold.

Lembaga adat dan PTFI nantinya akan turun sampai ke kampung. Bermodal modul dari Uncen, masyarakat dalam beberapa kali pertemuan pendahuluan merasa lebih dilibatkan. Modul dari Uncen juga kelak memandu pengawasan dan evaluasi.

”Dalam kerja sama dengan yayasan di kampung, kita akan lihat sasaran mereka. Tak bisa lagi orang datang ancam-ancam kita, kasih proposal, terus bilang karena punya tanah. Tidak seperti itu. Kita liat you punya proposal, dan ayo kita bersama-sama ke lapangan,” ujar Arnold.

PT FREEPORT INDONESIA

Suasana belajar di Sekolah Asrama Taruna Papua, Timika, Kabupaten Mimika, Papua, pada 2019. Sekolah berpola asrama ini menjadi salah satu upaya PT Freeport Indonesia bersama Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) serta mitra-mitra lain dalam pengembangan SDM bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan.

Dari hasil evaluasi, akhirnya juga diketahui apa yang dibutuhkan masyarakat bukan apa yang diinginkan masyarakat. Tantangan memang berat. Tadinya, masyarakat hanya menikmati hasil, tetapi kini berproses.

Membangun Papua secara bersama-sama jelas tidak mudah. Harus ada kerja-kerja yang cukup detail dengan modul yang disiapkan oleh para ahli, para akademisi.

Kolaborasi juga terkadang merepotkan karena tidak mudah berjalan beriringan dengan kecepatan yang sama. Namun, sekali lagi, hal itu harus dilakukan agar tidak ada yang tertinggal.