Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, pada Senin (12/12/2022) menyebut substansi KUHP yang baru perlu dipahami semua pihak karena di dalamnya termuat penjelasan pasal tertentu.

Persetujuan pengesahan RKUHP di tingkat I diwarnai catatan dari Fraksi Partai Demokrat dan PKS. Di luar DPR, sejumlah pihak masih keberatan dengan beberapa pasal di RKUHP.

Komisi III DPR menggelar rapat kerja bersama Wamenkumham untuk membahas RKUHP. Pemerintah mengusulkan untuk mengubah beberapa substansi setelah mempertimbangkan masukan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III.

Menurut rencana, Komisi III dan pemerintah kembali membahas draf akhir RKUHP pada 21 November atau sehari sebelum mengadakan rapat terakhir untuk meminta pandangan fraksi.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy OS Hiariej mengatakan pembahasan Rancangan KUHP yang sempat menuai penolakan publik pada September 2019, tinggal satu hingga dua kali rapat sebelum disahkan.

DPR dan pemerintah memulai pembahasan RUU TPKS dengan merundingkan daftar inventarisasi masalah satu per satu. Kedua pihak berharap pembahasan berjalan lancar sesuai jadwal.

Dalam dua pekan, tim pemerintah sudah menyelesaikan penyusunan Daftar Isian Masalah RUU TPKS. Daftar itu siap diserahkan ke DPR. Harapannya, RUU TPKS segera langsung dibahas dan disahkan.

Gugus Tugas RUU TPKS bentukan pemerintah sudah lima kali menggelar pertemuan informal dengan DPR membahas RUU TPKS. Pemerintah dan DPR sama-sama berkomitmen untuk segera menuntaskan pembahasan RUU itu.