Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Multimedia
Tutur Visual
Infografik
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
Wamenkumham
Bagikan
Hanya Bisa Diadukan Pihak Tertentu, Pemerintah Redam Ancaman Privasi Pasal Kohabitasi
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, pada Senin (12/12/2022) menyebut substansi KUHP yang baru perlu dipahami semua pihak karena di dalamnya termuat penjelasan pasal tertentu.
Video
路
Selangkah Lagi RKUHP Disetujui Disahkan
Persetujuan pengesahan RKUHP di tingkat I diwarnai catatan dari Fraksi Partai Demokrat dan PKS. Di luar DPR, sejumlah pihak masih keberatan dengan beberapa pasal di RKUHP.
Politik & Hukum
路
Komisi III DPR Bahas RKUHP Bersama Wamenkumham
Komisi III DPR menggelar rapat kerja bersama Wamenkumham untuk membahas RKUHP. Pemerintah mengusulkan untuk mengubah beberapa substansi setelah mempertimbangkan masukan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III.
Fotografi
路
Komisi III DPR Jadwalkan Pembahasan RKUHP Tuntas dalam Empat Kali Rapat
Menurut rencana, Komisi III dan pemerintah kembali membahas draf akhir RKUHP pada 21 November atau sehari sebelum mengadakan rapat terakhir untuk meminta pandangan fraksi.
Politik & Hukum
路
Wamenkumham RI Sebut Masalah Kelebihan Penghuni Diantisipasi UU Pemasyarakatan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengantisipasi kelebihan penghuni dengan mengembalikan hak warga binaan ke keadaan semula. Salah satunya dengan mendapatkan remisi.
Nusantara
路
Iklan
Pembahasan RKUHP Hampir Tuntas, ICJR Minta Draf Dibuka ke Publik
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy OS Hiariej mengatakan pembahasan Rancangan KUHP yang sempat menuai penolakan publik pada September 2019, tinggal satu hingga dua kali rapat sebelum disahkan.
Politik & Hukum
路
Bebas Akses
RUU TPKS Dibahas Maraton
DPR dan pemerintah memulai pembahasan RUU TPKS dengan merundingkan daftar inventarisasi masalah satu per satu. Kedua pihak berharap pembahasan berjalan lancar sesuai jadwal.
Pendidikan & Kebudayaan
路
DIM Rampung, Pekan Depan Siap Diserahkan ke DPR
Dalam dua pekan, tim pemerintah sudah menyelesaikan penyusunan Daftar Isian Masalah RUU TPKS. Daftar itu siap diserahkan ke DPR. Harapannya, RUU TPKS segera langsung dibahas dan disahkan.
Pendidikan & Kebudayaan
路
Pemerintah-DPR Sudah Satu Frekuensi Soal RUU TPKS
Gugus Tugas RUU TPKS bentukan pemerintah sudah lima kali menggelar pertemuan informal dengan DPR membahas RUU TPKS. Pemerintah dan DPR sama-sama berkomitmen untuk segera menuntaskan pembahasan RUU itu.
Politik & Hukum
路
21 Tahun, Realisasi UU Pengadilan HAM Masih Jauh Panggang dari Api
Isu hak asasi manusia dinilai seolah menjadi agenda yang paling dilupakan setelah reformasi 1998. Sejak diundangkan pada tahun 2000, amanat UU Pengadilan HAM belum sepenuhnya tercapai.
Politik & Hukum
路
Lihat Lainnya
Iklan