wahyudi djafar - Kompas.id

wahyudi djafar

Bagikan

Urgensi UU Pelindungan Data Pribadi Jadi Karya Terbaik di Lemhannas

Penyusunan undang-undang pelindungan data pribadi perlu segera dituntaskan. Regulasi yang komprehensif dapat melindungi masyarakat, menstimulasi ekonomi digital, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah.

Politik & Hukum ·

Libatkan Publik dalam Mengatur Tanggung Jawab Platform Digital

Ruang lingkup platform digital dinilai terlalu luas. Akibatnya, bentuk dan model pertanggungjawaban platform digital sulit ditentukan.

Politik & Hukum ·

Sudah Mendesak, DPR Targetkan Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi Selesai Desember

Mayoritas negara di dunia memilih otoritas perlindungan data sebagai lembaga independen yang mengawasi data pribadi. Pengawasan oleh lembaga independen dianggap lebih efektif.

Politik & Hukum ·

Publik Desak DPR dan Pemerintah Akhiri Kebuntuan RUU Perlindungan Data Pribadi

Setelah mandek, DPR akan meneruskan lagi pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi yang belum tuntas dalam lima kali masa sidang. Harapannya, perbedaan sikap atas status independensi badan pengawas menemukan titik temu.

Politik & Hukum ·

Menkominfo: Tata Kelola Data Pribadi Dapat Dilakukan Pejabat Eselon I

Kemenkominfo berkeyakinan pengawas pengelolaan data pribadi dapat dilakukan pejabat eselon I. Namun, masyarakat sipil dan DPR mendesak agar lembaga pengawas itu berdiri independen. Presiden pun diminta ikut mengatasinya.

Politik & Hukum ·

Iklan

Urgensi Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi

Otoritas perlindungan data pribadi merupakan salah satu kepingan puzzle terpenting, yang akan menentukan efektif tidaknya pelaksanaan dan penegakan hukum perlindungan data pribadi.

Personal Data Leaked Again

Similar cases from the last two years include the alleged leaking of personal data held by Tokopedia, Bhinneka.com, Kreditplus, RedDoorz and the General Elections Commission.

Pelabelan Teroris pada KKB Papua Perlu Dicabut

Pemerintah pusat diharapkan segera mencabut pelabelan teroris pada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Pelabelan ini berpotensi memicu pelanggaran HAM kepada masyarakat sipil, terutama orang asli Papua.

Politik & Hukum ·

The Need for ITE Law Revision

The opportunity to revise the Electronic Information and Transactions (ITE) Law that was opened by President Joko Widodo has received a mixed response.

Kebutuhan Revisi UU ITE tak Sekedar Masalah Pemidanaan

Tantangan terbesar dalam penyusunan aturan terkait dengan pemanfaatan teknologi internet ialah selalu tertinggalnya hukum dari inovasi teknologinya. Karena itu, internet membutuhkan pengaturan yang supel.

Iklan