Techtember, begitulah bulan September tahun ini disebut. Pada bulan ini, para pemain besar teknologi dan gawai dunia secara bersamaan meluncurkan berbagai produk terbarunya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan mengubah sanksi pelanggar protokol kesehatan dari sanksi sosial menjadi denda. Sanksi denda diharapkan mampu menciptakan efek jera bagi pelanggar. Aturan disiapkan dalam Perwali.

Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, menggratiskan biaya tes usap bagi warga Surabaya yang tiba dari luar kota lebih dari seminggu. Sementara warga luar kota pelaku perjalanan ke Surabaya dikenai biaya tes Rp 120.000.

Selain bermunculan kluster keluarga, penularan di kantor pemerintahan juga masih terjadi di Kaltim.

Perlu ketegasan dan pemantauan terus-menerus di lapangan agar upaya pengetatan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta benar-benar bermanfaat menurunkan laju pertambahan kasus baru Covid-19.

Pemkot Tangsel mengisyaratkan untuk tidak memperketat PSBB hingga kasus benar-benar tidak terkendali.

Pemerintah Kota Surabaya akan menerapkan kewajiban tes usap kepada warga luar kota yang menginap lebih dari tiga hari dan warga Surabaya yang kembali setelah berada di luar kota lebih dari seminggu.

Beberapa ruang publik di Surabaya, Jawa Timur, kembali dibuka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Masyarakat kembali bisa memanfaatkannya untuk bercengkerama dan berwisata.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu belajar dari kelemahan pada pelaksanaan PSBB ketat terdahulu. Aspek yang tidak boleh dilupakan adalah menjamin kebutuhan pokok warga tetap terpenuhi selama PSBB.

Berbagai pendekatan sosialisasi maupun sanksi pemerintah dan dari inisiatif masyarakat belum menyentuh ke pergeseran norma. Perlu dicari cara lain, seperti kerja sosial di rumah sakit rujukan Covid-19.