Pendidikan yang efektif dan efisien adalah yang berbasis bakat dan minat siswa. Perlu tindakan revolusioner untuk mewujudkannya, tidak hanya dilakukan guru, melainkan juga para penanggung jawab sistem pendidikan.

Pemerintah mengakui pentingnya membangun fondasi literasi melalui bahasa ibu. Di sejumlah daerah, bahasa ibu/daerah digunakan di kelas awal. Namun, RUU Sisdiknas justru menghilangkan bahasa ibu untuk pendidikan.

Proses rehabilitasi penyalahguna narkotika usia anak dan remaja idealnya bersifat holistik, komprehensif, dan tidak menyalahi hak dasar anak, termasuk hak pendidikan. Model Sekolah Pemulihan dinilai tepat.

Pancasila merupakan filsafat dasar negara. Karena ia merupakan filsafat, maka sangat layak dijadikan materi pendidikan yang mandiri, terpisah dari disiplin pendidikan lain.

Mata pelajaran PPKN di struktur Kurikulum Merdeka hilang, diganti Pendidikan Pancasila yang esensi muatannya Pancasila dan Kewarganegaraan. Sejauh ini belum belum ada naskah akademik mengenai konsep Pendikan Pancasila.

Frase Sejarah Indonesia sebagai muatan wajib hendaknya tertulis jelas di perundangan dalam rencana perubahan UU Sistem Pendidikan Nasional dan PP tentang Standar Nasional Pendidikan.

Inisiatif pemerintah untuk merevisi UU Sistem Pendidikan Nasional dinilai baik karena dibutuhkan. Namun, butuh kajian yang komprehensif dan mendalam serta pelibatan publik untuk menghasilkan UU Sisdiknas yang relevan.

Proses uji publik menjadi tahapan krusial karena penyusunan RUU Sisdiknas akan bersifat ”omnibus law” yang bakal menggantikan UU Guru dan Dosen, UU Sisdiknas, serta UU Pendidikan Tinggi.