Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
uu sapu jagat
Bagikan
Membandingkan ”Omnibus Law” Kesehatan dengan Cipta Kerja
Pembahasan ”omnibus law” kesehatan atau RUU Kesehatan tidak boleh mengulang ”omnibus law” Cipta Kerja yang waktunya singkat dan terkesan dipaksakan. Partisipasi publik yang bermakna harus diutamakan.
Riset
·
Dimensi Politik UU Sapu Jagat
Terkait isu UU Sapu Jagat pemangku kepentingan lain juga harus diperhatikan suara dan aspirasinya. Mereka adalah kelompok-kelompok kepentingan yang bisa menjelma menjadi kelompok-kelompok penekan (pressure groups).
Opini
·
Target Investasi 2020 Naik
Pemerintah meyakini implementasi dua regulasi sapu jagat dapat menumbuhkan investasi tahun ini. Investasi itu juga perlu memperhatikan buruh dan serapan tenaga kerja dalam negeri.
Ekonomi
·
Bagaimana RUU Cipta Kerja Mengatur Pekerja Asing?
RUU Cipta Kerja mengubah beberapa aturan tentang penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Di satu sisi, perubahan aturan ini dapat memangkas tumpang tindih aturan pengawasan tenaga kerja asing hingga ke daerah.
Riset
·
Libatkan Publik Seluasnya
Jika politik itu matematika, UU Sapu Jagat Cipta Kerja pasti akan gol dan disahkan oleh DPR. Presiden Joko Widodo mengharapkan UU itu selesai dalam 100 hari.
Opini
·
Iklan
DPR Belum Tentukan Teknis Pembahasan
JAKARTA, KOMPAS— Dewan Perwakilan Rakyat belum menentukan apakah pembahasan rancangan undang-undang sapu jagat atau omnibus law dilakukan lintas fraksi atau tidak.
Politik & Hukum
·
UU Sapu Jagat untuk Rakyat
Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Demikian pidato Presiden Joko Widodo di MPR, 20 Oktober 2019.
Opini
·
Keyakinan atas UU Sapu Jagat Terendah
Penyusunan rancangan omnibus law atau undang-undang sapu jagat dinilai tertutup. Tingkat keyakinan publik terhadap deregulasi omnibus law menjadi yang paling rendah dibandingkan empat program pemerintah lain.
Politik & Hukum
·
Aliansi Masyarakat Sipil Tolak RUU Cipta Lapangan Kerja
Penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja oleh pemerintah tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengharuskan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan.
Ekonomi
·
Penataan Sistem Politik Diusulkan Terpisah
Usulan Kementerian Dalam Negeri untuk menggabungkan berbagai undang-undang bidang pemilu, politik, dan pemerintahan dalam satu produk legislasi berkonsep sapu jagat atau omnibus law dinilai terlalu kompleks.
Politik & Hukum
·
Lihat Lainnya
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·