MK memberikan kesempatan kepada mantan terpidana untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah sepanjang bersedia jujur mengumumkan kepada publik bahwa ia mantan narapidana.

Saat ini belum tersedia UU yang mengatur rinci penunjukkan plt/plh di instansi asal penjabat kepala daerah. Jabatan pokok yang melekat pada penjabat kepala daerah pun perlu diperhatikan karena rawan konflik kepentingan.

Berdasarkan UU Pemilu Tahun 2017, tahapan pemilu dimulai dengan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan penyelenggaran pemilu. Tahapan Pemilu Serentak 2024 dimulai 14 Juni 2022.

Pilkada serentak 2024 pada November 2024 menyisakan persoalan kekosongan jabatan kepala daerah yang berakhir pada 2022 dan 2023. Sejumlah kalangan mengingatkan agar penjabat kepala daerah tak diisi kalangan TNI/Polri.  

Kekhawatiran tentang kekosongan 270 kursi kepala daerah dianggap bukan persoalan baru karena sejak 2016 hal itu sudah masuk perhitungan pemerintah. Kini, pemerintah sebaiknya fokus menyiapkan calon penjabat tersebut.

Jika UU Pemilu tidak jadi direvisi, ada problematika teknis penyelenggaraan pemilu serentak yang membutuhkan kejelasan. Hal ini penting agar tidak menjadi beban berat bagi penyelenggara pemilu di lapangan.

Keputusan politik pemerintah yang tak akan merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada akan membuat separuh lebih kepala daerah pada 2022-2024 dijabat oleh penjabat yang ditunjuk pemerintah pusat. Padahal, publik ingin sebaliknya