Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
uu pelindungan data pribadi
Bagikan
BPJS Ketenagakerjaan Investigasi Klaim Bjorka
Bjorka, peretas yang kerap membocorkan data pribadi, kembali beraksi. Bjorka mengklaim memiliki data pribadi dari BPJS Ketenagakerjaan. Data itu berkapasitas 5 gigabita.
Politik & Hukum
·
Kewenangan Otoritas Pengawas Data Pribadi Tetap Perlu Diperkuat
Masyarakat sipil mengharapkan agar otoritas lembaga pengawas pelindungan data pribadi didukung kewenangan yang kuat. Sebab, kebocoran data tidak hanya ada di institusi swasta, tetapi juga terjadi di pemerintahan.
Politik & Hukum
·
Undang-undang Pelindungan atau Perlindungan?
Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi akhirnya disahkan DPR. Kata ”pelindungan”, dan bukan ”perlindungan”, digunakan sebagai nama pada UU tersebut. Tepatkah kata ”pelindungan” pada UU tersebut?
Opini
·
Otoritas Pengawas Belum Dibentuk, Pemerintah Harus Tetap Lindungi Data Pribadi
Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, tetap perlu melindungi data warga dengan regulasi yang sudah ada. Jangan sampai data pribadi warga dikorbankan karena menunggu terbentuknya otoritas pengawas.
Politik & Hukum
·
Pemerintah Tetap Diam, DPR Akan Panggil Pengendali Data
Hingga saat ini pemerintah belum memberikan keterangan terkait dugaan kebocoran data dari aplikasi MyPertamina dan Peduli Lindungi. Komisi I DPR, menurut rencana, akan memanggil pengendali data untuk bahas hal ini.
Politik & Hukum
·
Iklan
Bjorka Terus Berulah, Otoritas Perlindungan Data Pribadi Mendesak Dibentuk
Ketika otoritas pengawas perlindungan data pribadi belum dibentuk Presiden, Komisi I DPR membentuk Panja Keamanan Data. Panja berencana memanggil lembaga publik yang diduga mengalami kebocoran data.
Politik & Hukum
·
Pengecualian pada Perlindungan Data Pribadi Dipersoalkan ke MK
UU PDP mengatur subyek data dapat mengendalikan data pribadinya. Namun, hak itu tak berlaku untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Hal ini dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi.
Politik & Hukum
·
Menanti Kesungguhan Negara Menambal Kebocoran Data Pribadi
Meskipun telah disetujui sebagai undang-undang, kehadiran UU PDP nantinya masih membutuhkan kepastian terkait beberapa hal. Salah satunya jaminan agar lembaga pelindungan data bisa bersikap independen.
Politik & Hukum
·
Analisis
UU PDP Jadi Langkah Awal Melindungi Data Pribadi
Lahirnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menjadi langkah awal upaya melindungi data pribadi. Turunan dari regulasi ini tetap harus dikawal agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan publik.
Riset
·
Perjuangan Belum Usai
Sekalipun seluruh peraturan pelaksana dari UU PDP telah selesai disusun, tanpa kompetensi yang memadai dari pengendali data pribadi maka keamanan data pribadi takkan terjamin.
Opini
·
Lihat Lainnya
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·