Bjorka, peretas yang kerap membocorkan data pribadi, kembali beraksi. Bjorka mengklaim memiliki data pribadi dari BPJS Ketenagakerjaan. Data itu berkapasitas 5 gigabita.

Hak untuk dilupakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dinilai tidak memiliki batasan yang jelas. Sejumlah elemen masyarakat sipil meminta pengaturan ini diperjelas pada revisi UU ITE.

Masyarakat sipil mengharapkan agar otoritas lembaga pengawas pelindungan data pribadi didukung kewenangan yang kuat. Sebab, kebocoran data tidak hanya ada di institusi swasta, tetapi juga terjadi di pemerintahan.

Dua tahun masa transisi penerapan UU No 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi semestinya tetap ada jaminan kepastian hukum atas penyalahgunaan data pribadi.

Perlindungan data pribadi seseorang harus ditangani sejak hidup hingga meninggal dunia. Penyalahgunaannya semakin rentan mengingat potensi penipuan, pinjaman daring, dan hak suara dalam pemilihan umum dapat terjadi.

Sejak 2019 hingga November 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan audit kepatuhan terhadap 77 kasus pelanggaran perlindungan data pribadi. Sebanyak 39 di antaranya terbukti melakukan pelanggaran.

Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, tetap perlu melindungi data warga dengan regulasi yang sudah ada. Jangan sampai data pribadi warga dikorbankan karena menunggu terbentuknya otoritas pengawas.

Sebelum membocorkan data pengguna Peduli Lindungi, Bjorka juga telah membocorkan data PLN, Indihome, bahkan data pemilih KPU.