Perjalanan RUU PPRT akhirnya menemukan titik terang. Sikap pemerintah yang disampaikan langsung Presiden Jokowi menjadi jalan kiranya segera ditangkap para wakil rakyat di Senayan. Harapannya UU PPRT segera disahkan.

Serikat pekerja dan buruh berharap UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dipergunakan kembali, tetapi upaya penegakan hukumnya diperkuat.

Pembahasan RUU KIA perlu menggunakan paradigma kesetaraan jender dan perspektif jender. Karena itu, peran laki-laki dalam menjamin kesejahteraan ibu dan anak harus dipertegas dalam RUU tersebut.

Pada prinsipnya, semua pekerja ,apa pun status kerjanya, harus dilindungi dalam sebuah aturan tertulis yang jelas. Tidak boleh ada diskriminasi perlindungan kerja, apa pun status pekerjaannya.

Kalangan perburuhan kecewa dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka dibayangi masa depan yang mencemaskan saat aturan itu diberlakukan.

Regulasi tentang pesangon dalam RUU Cipta Kerja akan membebani keuangan negara dan merugikan pekerja. Sebaliknya, pemerintah menilai pembayaran pesangon di Indonesia termasuk paling tinggi dari negara lain.

Para buruh di Kalimantan Selatan turut menolak usulan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sejumlah poin revisi dinilai tidak berpihak kepada nasib buruh atau pekerja di Indonesia.

Buruh berunjuk rasa dengan tertib. Mereka membubarkan diri pukul 13.00 setelah menyampaikan tiga tuntutan kepada anggota Fraksi Partai Gerindra DPR Obon Tabroni.