Kalangan perburuhan kecewa dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka dibayangi masa depan yang mencemaskan saat aturan itu diberlakukan.
Regulasi tentang pesangon dalam RUU Cipta Kerja akan membebani keuangan negara dan merugikan pekerja. Sebaliknya, pemerintah menilai pembayaran pesangon di Indonesia termasuk paling tinggi dari negara lain.
Para buruh di Kalimantan Selatan turut menolak usulan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sejumlah poin revisi dinilai tidak berpihak kepada nasib buruh atau pekerja di Indonesia.
Buruh berunjuk rasa dengan tertib. Mereka membubarkan diri pukul 13.00 setelah menyampaikan tiga tuntutan kepada anggota Fraksi Partai Gerindra DPR Obon Tabroni.
UU Ketenagakerjaan yang berusia 16 tahun perlu diubah dalam menghadapi era teknologi revolusi industri 4.0. Revisi tersebut akan membuat UU Ketenagakerjaan berintikan transformasi hak pekerja dalam era disrupsi.
Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dibutuhkan untuk menghadapi pesatnya perkembangan teknologi yang mengubah pola kerja dan industri. Kajian matang diperlukan agar pemerintah mampu melindungi kepentingan berbagai pihak, khususnya pekerja.
Massa buruh berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/8/2019). Selain poin-poin revisi merugikan buruh, buruh juga menolak revisi karena revisi tanpa didahului proses yang seharusnya.
JAKARTA KOMPAS Perempuan pekerja rumahan belum mendapatkan pengakuan sebagai tenaga kerja Mereka bahkan belum terlindungi oleh regulasi ketenagakerjaan Akibatnya para perempuan pekerja rumahan sulit mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan Hak-hak itu antara lain upah lembur hak cut
JAKARTA KOMPAS Pergerakan dan perubahan yang dinamis dalam bisnis media menggerakkan beberapa karyawan media daring VIVAcoid untuk membentuk serikat pekerja Setelah mempersiapkan secara serius sejak akhir Juni 2019 tanggal 12 Juli 2019 lahirlah serikat pekerja VIVAcoid dengan nama Solidar
Presiden Joko Widodo menyetujui revisi perubahan aturan tentang pengupahan. Namun, sebagian pengusaha menilai formula yang berlaku saat ini memberi kepastian.