Sudah 39 tahun Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Pengesahan RUU PPRT sebagai pelaksana sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 konvensi diharapkan segera terwujud.

Sistem kerja fleksibel berpotensi mengganggu praktik hubungan industrial yang sudah mapan, dan akan melemahkan kekuatan serikat buruh akibat tingginya arus keluar-masuk pekerja. Perlindungan bagi pekerja menjadi rentan.

Apabila pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak mau mencabut UU Cipta Kerja, Partai Buruh akan mengorganisasi mogok nasional sekitar Juli atau Agustus mendatang yang berjumlah sekitar 5 juta buruh.

Kebijakan pemotongan upah untuk meringankan beban pengusaha justru mengorbankan pekerja. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang, seharusnya kebijakan ketenagakerjaan dapat menjadi perisai bagi pekerja.

Serikat pekerja dan buruh berharap UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dipergunakan kembali, tetapi upaya penegakan hukumnya diperkuat.

Pembahasan RUU KIA perlu menggunakan paradigma kesetaraan jender dan perspektif jender. Karena itu, peran laki-laki dalam menjamin kesejahteraan ibu dan anak harus dipertegas dalam RUU tersebut.

Pada prinsipnya, semua pekerja ,apa pun status kerjanya, harus dilindungi dalam sebuah aturan tertulis yang jelas. Tidak boleh ada diskriminasi perlindungan kerja, apa pun status pekerjaannya.

UU 11/2020 tentang Cipta Kerja turut mengubah beberapa ketentuan dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalamnya ditentukan hak dan kewajiban pekerja terkait waktu kerja, lembur, istirahat, dan cuti tahunan.