Salah satu inovasi untuk menghadapi tantangan desentralisasi fiskal adalah dengan membentuk dana abadi daerah. Dengan ini, pemda dapat membangun infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik tanpa bergantung kepada pusat.

Insentif fiskal yang digelontorkan kepada wajib pajak dapat ditetapkan oleh kepala daerah melalui peraturan kepala daerah setelah memberitahukan rencana pemberian insentif tersebut kepada DPRD.

UU HKPD mereformasi alokasi sumber daya fiskal, kewenangan pemungutan pendapatan, dan penguatan belanja daerah. Desain ini dirancang untuk mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.