Dengan memperhatikan suara para dokter, benteng terakhir memerangi pandemi ini, semoga kurva bisa segera melandai dan kemudian turun.

Upaya penolakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terus berlangsung di Malang Raya, Jawa Timur. Terakhir, aksi digelar di Kota Batu menuntut hal serupa.

Ketiadaan masalah pidana korporasi yang kemudian diganti dengan pendekatan sanksi administrasi membuat Undang-Undang Cipta Kerja dinilai rawan dan berpotensi membuka peluang korupsi.

Pekerja di Jawa Timur menolak tegas UU Cipta Kerja yang baru disahkan. Aliansi-aliansi pekerja akan berunjuk rasa mulai besok di lingkungan perusahaan masing-masing dan di kantor pemerintah daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional tampaknya tidak terbendung lagi. Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China diperkirakan akan segera mengetok palu pemberlakuan UU tersebut di Hong Kong.

Parlemen China pada Mei lalu menyetujui pemberlakuan UU Keamanan Nasional di Hong Kong. UU itu bertujuan membatasi kegiatan subversif, pemisahan diri, teroris, dan intervensi asing di wilayah itu.

Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi akan menentukan kelanjutan perkara uji materi Perppu No 1/2020 yang sudah disetujui DPR menjadi UU pada 12 Mei lalu.

Pengalaman 1998 sebenarnya bisa dipertimbangkan. Presiden Jokowi bisa melakukan koreksi konstitusional dengan menarik terlebih dahulu RUU Cipta Kerja yang ”bermasalah” dan berpotensi merusak sistem hukum.

Keluarga almarhum Randi dan Yusuf, dua mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari yang tewas saat unjuk rasa menolak revisi UU KPK dan RKUHP di Gedung DPRD Sulawesi Tenggara, menemui pimpinan KPK di Jakarta.

DPR periode 2019-2024 perlu berkaca dari kegagalan lembaganya dalam menjalankan fungsi legislasi yang tidak tercapai sesuai target di masa lalu.