Di atas tanah luas terbatas itu, kebutuhan kota terus tumbuh. Konflik lahan pun biasa terjadi. Konflik paling kronis adalah yang mencakup administrasi pertanahan yang korup dan perebutan melibatkan peran negara.

Pada saat Indonesia berusia 100 tahun pada 2045 diproyeksikan proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan 67,1 persen. Dengan begitu, pembangunan kota agar lebih memperhatikan aspek lingkungan.

Sejumlah langkah mitigasi dilakukan untuk menekan emisi karbon dan mencegah degradasi lingkungan. Caranya, melalui jalur pendidikan, konsumsi yang selektif, dan didukung kebijakan dari pemerintah.

Bagaikan serial Hollywood yang berjudul CSI, polisi di China mencari pelaku pembuang sampah sembarangan dari residu DNA di barang bukti.

Fenomena ”kota hantu”, kawasan penuh gedung tinggi dan perumahan minim penghuni, tak hanya ada di China, tetapi juga di negara lain. Ini dampak ketika urbanisasi dan konstruksi dimotori utang menjadi katalis pertumbuhan.

Perantau mulai berdatangan ke Jakarta membawa impian hidup lebih baik. Mereka bersaing dengan ratusan ribu warga Ibu Kota yang juga mencari kerja.

Ada hal yang menggembirakan saat otonomi desa dijalankan. Semakin banyak para sarjana baru penduduk desa yang tidak lagi segan bekerja di desa. BUMDesa menjadi salah satu lokomotif dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

Tingkatkan kompetensi pekerja, Pemerintah Kota Surabaya menyediakan 26 jenis pelatihan dan sertifikasi. Dinas Sosial juga mengantisipasi urbanisasi pasca-Lebaran.