logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Pemerintah Provinsi Lampung masih mengkaji penetapan upah minimum provinsi tahun 2021. Hingga saat ini, pemda belum menyatakan apakah upah buruh akan naik atau tetap sama dengan tahun ini sesuai arahan pemerinta pusat.

Memuat data...

Kebijakan pengupahan dinilai bukan faktor penentu masuknya investasi. Investor lebih membutuhkan kepastian hukum, birokrasi yang efisien, dan angkatan kerja yang terampil.

Memuat data...

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan upah minimum provinsi 2021 sebesar Rp Rp 1.810.351,36 atau sama dengan UMP 2020. Sejumlah buruh kecewa dengan keputusan itu dan berencana mogok kerja di seluruh kabupaten/kota.

Memuat data...

Tak semua daerah mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan untuk menyamakan upah minimum (UMP) 2021 dengan UMP 2020. Jawa Tengah dan DIY tetap menaikkan upah dengan menimbang inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Memuat data...

Komponen kebutuhan hidup layak atau KHL tak lagi menjadi acuan penghitungan upah minimum ke depan. Kementerian Ketenagakerjaan masih mencari pengganti KHL tersebut.

Memuat data...

Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan atau menurunkan standar upah minimum tahun 2021 dinilai sebagai jalan tengah yang tepat. Namun, upaya menjaga daya beli pekerja tetap perlu menjadi perhatian.

Memuat data...

Sejumlah buruh di Jawa Barat menolak Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang meminta gubernur menetapkan upah minimum 2021 sama dengan upah minimum 2020. Buruh menuntut kenaikan upah minimal 8,5 persen.

Memuat data...

Pengusaha yang tidak terdampak Covid-19 dapat dibebaskan untuk menaikkan upah lewat kesepakatan internal. Buruh meminta perusahaan yang terdampak pandemi membuktikan ketidakmampuannya lewat lampiran laporan keuangan.

Memuat data...

Penetapan upah minimum 2021 menuai polemik di tengah situasi usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah dinilai bisa mengambil jalan tengah di antara silang pendapat.

Halaman 1