Program Kartu Prakerja di tengah pandemi Covid-19 diminta untuk ditunda dan dialihkan menjadi bantuan sosial agar lebih tepat guna. Setelah pandemi mereda, pemerintah juga diminta untuk menerapkan skema ”jobkeeper”.
Dunia usaha dihadapkan pada tantangan saat pemerintah meminta masyarakat bekerja dari rumah. Di satu sisi, ini jalan terbaik menghambat Covid-19. Namun, di sisi lain, perusahaan berpotensi tak mampu menopang biaya.
Pembahasan RUU Cipta Kerja di tingkat wakil rakyat dibayangi wabah Covid-19. Akankah pembahasan akan ditunda ataukah ambisi kejar tayang itu tetap mengemuka di tengah merebaknya Covid-19?
Bagi sebagian keluarga buruh, puluhan tahun bekerja di pabrik tak menjamin bisa mendapat hidup laik. Beberapa di antara mereka masih tinggal di rumah kontrak yang sangat sederhana.
Suasana dan gambaran kehidupan buruh pabrik di Bawen, Jawa Tengah
Kementerian Ketenagakerjaan menekankan, kenaikan upah minimum sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan memberi kepastian bagi pengusaha dan pekerja.
Buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Kantor DPRD Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu (2/10/2019).
Sampai dengan hari ini kehadiran industri di sejumlah wilayah Indonesia selalu menghasilkan kemajuan sekaligus warga lokal yang tertepikan Kehadiran para pendatang menggeser peluang kerja masyarakat di sekitar wilayah industri sehingga sebagian dari mereka menjadi pengangguran Dalam skala m
Kesejahteraan merupakan dialektika yang muncul seiring peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei Nominal upah adalah angka krusial yang selalu menjadi polemik antara para pekerja dan pengusaha Pemerintah sebagai birokrat berperan sebagai penengah yang pengatur kebijakan agar buruh mendapatka
MANADO KOMPAS Berbagai serikat buruh merayakan Hari Buruh Internasional Rabu 152019 bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Manado Serikat buruh menyuarakan beberapa tuntutan seperti menghentikan sistem buruh kontrak revisi peraturan pemerintah tentang pengupahan dan pembatasan