undang-undang - Kompas.id

undang-undang

Bagikan

Masyarakat dan Buruh Bersatu Tolak Perppu Cipta Kerja

Perppu no 2 tahun 2022 dinilai merampas sejumlah hak pekerja dan lebih berpihak pada pengusaha

Aksi Tuntut Pengesahan RUU PPRT

UU PPRT dianggap perlu segera disahkan untuk melindungi pekerja rumah tangga dari berbagai permasalahan yang sering muncul, seperti kekerasan dan perampasan hak kemanusiaan.

RKUHP Disahkan, Aksi Penolakan Tetap Berjalan

Beberapa kelompok yang mengikuti aksi menolak RKHUP menilai keputusan pengesahan RKUHP menjadi bukti kuatnya sistem oligarki baik di pemerintah maupun parlemen

Cegah Penyalahgunaan Dana, Regulasi dan Kode Etik Filantropi Dibutuhkan

Jumlah dana donasi yang tidak tercatat secara resmi bisa mencapai Rp 6 triliun. Karena itu, regulasi dan kode etik filantropi perlu segera disahkan.

ICW Desak DPR Revisi UU Pemilu agar Ketentuan Jeda Lima Tahun bagi Mantan Pelaku Korupsi Diakomodasi

ICW mendesak DPR segera merevisi UU Pemilu agar calon legislatif bekas narapidana korupsi memiliki masa jeda lima tahun sebelum berkontestasi. Untuk itu, UU Pemilu harus segera direvisi untuk mengakomodasi ketentuannya.

Politik & Hukum ·

Iklan

Kebocoran Data Pribadi Jadi Atensi Presiden Jokowi

Presiden menggelar rapat tertutup membahas keamanan data dari serangan siber. Masyarakat sipil mendorong audit berkala dan penerapan standar pengamanan data.

Politik & Hukum ·

MK Tolak Legalisasi Ganja Medis dan Pembatalan UU IKN

Mahkamah Konstitusi menolak legalisasi ganja medis dan pembatalan UU IKN dalam sidang putusan uji materi di MK.

Meski Delik Aduan, Pasal Penghinaan Hambat Kebebasan Berekspresi

Pasal tentang penyerangan atas harkat dan martabat presiden atau wakil presiden di dalam RKUHP bersifat delik aduan. Meskipun delik aduan, pasal itu tetap dipandang berpotensi membatasi hak kebebasan berekspresi.

Politik & Hukum ·

Pembahasan RUU KUHP Di Komisi III

Komisi III dan pemerintah bersepakat untuk menyelesaikan terkait 14 isu krusial dalam RUU KUHP sebelum diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme kententuan perundang-undangan.

PPHN Diusulkan Diatur UU, MPR Gerilya ke Partai Politik

Bentuk hukum Pokok-pokok Haluan Negara ata PPHN akan diputuskan dalam rapat gabungan MPR, pertengahan Juli nanti. Untuk kepentingan itu, MPR mulai menyerap aspirasi dari pimpinan partai-partai politik.

Politik & Hukum ·

Iklan