Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Multimedia
Tutur Visual
Infografik
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
undang-undang
Bagikan
Masyarakat dan Buruh Bersatu Tolak Perppu Cipta Kerja
Perppu no 2 tahun 2022 dinilai merampas sejumlah hak pekerja dan lebih berpihak pada pengusaha
Fotografi
路
Aksi Tuntut Pengesahan RUU PPRT
UU PPRT dianggap perlu segera disahkan untuk melindungi pekerja rumah tangga dari berbagai permasalahan yang sering muncul, seperti kekerasan dan perampasan hak kemanusiaan.
Fotografi
路
RKUHP Disahkan, Aksi Penolakan Tetap Berjalan
Beberapa kelompok yang mengikuti aksi menolak RKHUP menilai keputusan pengesahan RKUHP menjadi bukti kuatnya sistem oligarki baik di pemerintah maupun parlemen
Fotografi
路
Cegah Penyalahgunaan Dana, Regulasi dan Kode Etik Filantropi Dibutuhkan
Jumlah dana donasi yang tidak tercatat secara resmi bisa mencapai Rp 6 triliun. Karena itu, regulasi dan kode etik filantropi perlu segera disahkan.
Humaniora
路
ICW Desak DPR Revisi UU Pemilu agar Ketentuan Jeda Lima Tahun bagi Mantan Pelaku Korupsi Diakomodasi
ICW mendesak DPR segera merevisi UU Pemilu agar calon legislatif bekas narapidana korupsi memiliki masa jeda lima tahun sebelum berkontestasi. Untuk itu, UU Pemilu harus segera direvisi untuk mengakomodasi ketentuannya.
Politik & Hukum
路
Iklan
Kebocoran Data Pribadi Jadi Atensi Presiden Jokowi
Presiden menggelar rapat tertutup membahas keamanan data dari serangan siber. Masyarakat sipil mendorong audit berkala dan penerapan standar pengamanan data.
Politik & Hukum
路
MK Tolak Legalisasi Ganja Medis dan Pembatalan UU IKN
Mahkamah Konstitusi menolak legalisasi ganja medis dan pembatalan UU IKN dalam sidang putusan uji materi di MK.
Fotografi
路
Meski Delik Aduan, Pasal Penghinaan Hambat Kebebasan Berekspresi
Pasal tentang penyerangan atas harkat dan martabat presiden atau wakil presiden di dalam RKUHP bersifat delik aduan. Meskipun delik aduan, pasal itu tetap dipandang berpotensi membatasi hak kebebasan berekspresi.
Politik & Hukum
路
Pembahasan RUU KUHP Di Komisi III
Komisi III dan pemerintah bersepakat untuk menyelesaikan terkait 14 isu krusial dalam RUU KUHP sebelum diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme kententuan perundang-undangan.
Fotografi
路
PPHN Diusulkan Diatur UU, MPR Gerilya ke Partai Politik
Bentuk hukum Pokok-pokok Haluan Negara ata PPHN akan diputuskan dalam rapat gabungan MPR, pertengahan Juli nanti. Untuk kepentingan itu, MPR mulai menyerap aspirasi dari pimpinan partai-partai politik.
Politik & Hukum
路
Lihat Lainnya
Iklan