Dalam proses pembentukan UU, bentuk partisipasi publik kerap ditafsirkan sepihak, baik oleh pemerintah maupun DPR. Karena itu, diperlukan parameter untuk menguji apakah sudah ada partisipasi publik dalam pembentukan UU.

Sejumlah peserta unjuk rasa dengan slogan Gerakan Matahari Terbit menyuarakan untuk mengambil tindakan bagi pemulihan ekonomi dan paket infrastruktur.

RUU Kejaksaan menjadi salah satu dari 33 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021.

Setahun terakhir, ruang digital menjadi andalan masyarakat sebagai ruang komunikasi. Namun, maraknya kriminalitas di ruang digital membuat publik menilai sudah saatnya negara memperkuat perlindungan data pribadi.

Pemerintah dan DPR belum menyepakati tentang lembaga pengawas instansi pengelola data pribadi di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi. Belum ada pembahasan detil mengenai lembaga pengawas tersebut.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae berpandangan agar RUU Perampasan Aset dapat segera ditetapkan jadi UU untuk membantu pengembalian kerugian negara dari hasil korupsi, pencucian uang, dan tidak pidana korupsi lainnya.

Wacana perubahan ambang batas masih menjadi poin yang paling disoroti dan alot untuk dibahas. Jika RUU Pemilu tidak jadi direvisi, harapan untuk mengevaluasi besaran ambang batas parlemen pun pudar.

Mahkamah Konstitusi diminta segera memutus uji formil dan materi UU KPK. Diharapkan, putusan perkara tersebut dapat dijatuhkan pada Desember atau sebelum MK sibuk menangani perkara sengketa pilkada.

Para pemohon uji formil dan materiil UU MK diminta memperjelas kerugian konstitusional yang diderita atas berlakunya UU tersebut. Pemohon juga diminta melampirkan bukti bahwa pembentukan UU itu cacat prosedural.

Mahkamah Konstitusi diminta untuk lebih serius menangani perkara uji formil undang-undang. Sejak berdiri tahun 2003, MK belum pernah mengabulkan satu pun dari 48 pengujian formil undang-undang yang ditangani MK.