Para pemohon uji formil UU IKN mempertajam kedudukan hukumnya. Contohnya, Busyro Muqoddas. Sebagai dosen, ia bingung dengan proses pembentukan UU IKN karena tak bisa dijelaskan dalam pembentukan UU yang baik.

Sejumlah orang dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara meminta agar MK segera jadwalkan sidang pemeriksaan untuk perkara uji formil UU IKN yang mereka ajukan. Saat ini setidaknya ada tiga perkara uji formil UU IKN di MK.

MK telah menerima setidaknya sembilan permohonan uji formil UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Pemohon uji formil juga meminta MK untuk memerintahkan penundaan keberlakuan UU IKN.

Hakim MK meminta pemohon mengelaborasi kerugian konstitusional. Adapun pemohon menilai pembuatan UU IKN melanggar asas keterbukaan. Dari 28 agenda pembahasan RUU IKN di DPR, hanya tujuh yang informasinya bisa diakses.

Dinilai cacat formil karena tak sesuai dengan ketentuan di UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi diminta membatalkan UU IKN. Pemerintah menyatakan siap menghadapi uji formil itu.

Mematuhi nilai-nilai konstitusional seharusnya menjadi satu-satunya pilihan. Sebab, negara ini mesti berjalan di atas kehendak konstitusi, bukan kehendak atau pandangan kelompok atau elite tertentu.

Perbaikan UU Cipta Kerja mesti memperhatikan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, terutama keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Jika diabaikan, UU Cipta Kerja berpotensi diuji kembali ke MK.