Kesalahan prosedur dalam seleksi guru PPPK seharusnya tidak dibebankan kepada para pelamar P1 dengan membatalkan penempatan pelamar P1. Para pemangku kepentingan harus duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini.

Menjelang pergantian kepemimpinan pemerintahan, publik menantikan sinyal keseriusan untuk membenahi dan menuntaskan berbagai persoalan pendidikan. Belum terlihat dampak serius kebijakan mewujudkan pendidikan bermutu.

Guru adalah garda terdepan pendidikan, tetapi ironisnya kesejahteraannya masih terbelakang, terlebih para guru honorer. Keberpihakan kepada guru menjadi kunci menyejahterakan guru untuk pendidikan yang berkualitas.

Di 77 tahun Indonesia merdeka ini, kita belum merdeka dari masalah dasar infrastruktur pendidikan. Kita masih punya waktu kurang lebih 23 tahun, menuju 2045, untuk bertransformasi dengan baik, dan sekarang ini saatnya.

Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memunculkan polemik. RUU ini dinilai sangat miskin dalam mengatur hak-hak guru, sebuah langkah mundur dalam tata kelola guru.

Kompetensi dan kesejahteraan guru secara umum masih belum memadai. Pemerintah harus membenahi tata kelola guru, mulai dari hulu hingga hilir, untuk memartabatkan dan memuliakan guru.

Pendidikan bukan seperti mesin pabrik yang sekadar menciptakan produk untuk memenuhi permintaan pasar. Pendidikan lebih dari itu, yaitu proses penumbuhan budi pekerti, pendidikan yang berkebudayaan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak terlepas dari peran pendidikan dan guru memegang peran sentral dalam dunia pendidikan. Karena itu, guru harus ditata dan dikelola dengan baik serta dikuatkan perannya.