Ketersediaan lahan per kapita di Indonesia rendah, lahan pun semakin tak subur. Pertanian harus dipacu ke arah teknologi hemat lahan dan hemat input untuk produksi yang lebih banyak. Keberpihakan kepada petani mutlak.

Publik menilai pemerintah belum berhasil mengendalikan barang dan jasa. Pemerintah juga dianggap belum berhasil menyediakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran. Hal ini semestinya jadi alarm bagi pemerintah.

Beras dianggap sebagai komoditas strategis dalam ekonomi Indonesia karena beras merupakan sumber makanan pokok bagi mayoritas penduduk Indonesia. Gangguan produksi dan distribusi bisa memicu masalah ekonomi, sosial, dan politik. Alhasil pemerintah selalu memfokuskan pada kebijakan pemenuhan kebutuhan beras dalam negeri melalui peningkatan produksi dan stabilitas harga beras.

Seluruh sejarah politik-ekonomi Indonesia telah memberikan pesan kuat bahwa politik pembangunan ekonomi Indonesia sejak dulu, sekarang dan di masa datang haruslah berpijak pada swasembada pangan, terutama beras.

Agaknya, kedelai Indonesia akan selalu menjadi keledai yang jatuh di lubang yang sama sampai dua kali atau bahkan berkali-kali kendati janji mulia swasembada kedelai telah bergaung sejak 2014.

Pemerintah melalui Kementerian BUMN membentuk kluster BUMN pangan untuk turut mengelola sektor pangan agar lebih efisien. Harapannya, semakin banyak bahan baku industri makanan minuman yang diproduksi di dalam negeri.

Ketahanan pangan menyangkut dimensi ketersediaan, akses, pemanfaatan, serta stabilitas pangan. Sejarah ketahanan pangan merupakan sejarah perubahan konsep, program, serta ukuran yang mengikutinya.