Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menegaskan, pemerintah berkomitmen memberantas mafia tanah. Ruang gerak mafia tanah terus dipersempit.

Memuat data...

Danau Laut Tawar di Kabupaten Aceh Tengah perlu ditata kembali agar potensi wisata dan ekonomi dapat dikelola dengan maksimal. Namun, pemanfaatan kawasan di sekitar danau harus mempertimbangkan konservasi agar lestari.

Memuat data...

Koordinasi antarpihak pemerintah menjadi ganjalan penataan kawasan Puncak di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini membuat masalah di area pegunungan itu tak kunjung selesai.

Memuat data...

Mendasarkan pada sejumlah masukan dari sejumlah lembaga yang bergiat di isu reforma agraria, pemerintah akan mengidentifikasi dan menetapkan prioritas obyek sengketa berikut target penyelesaiannya.

Memuat data...

Komisi Pemeberantasan Korupsi bersama instansi terkait melakukan penertiban aset pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD yang selama ini tidak terkelola dengan baik. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kerugian negara.

Memuat data...

Dampak negatif urban sprawl atau perkembangan kota yang cenderung kacau, tak terencana, dan tersebar relatif ke segala arah masih terasa. Apabila perencanaan terkonsep dan bersifat kolaboratif, hal itu bisa dihindari.

Memuat data...

Program food estate di Kalimantan Tengah diawali dengan peningkatan produksi di lahan sawah seluas 30.000 hektar. Peningkatan itu dilakukan dengan cara merehabilitasi saluran irigasi dan menyediakan sarana produksi.

Memuat data...

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil meninjau lokasi proyek ”food estate” di beberapa desa di Kalimantan Tengah.

Memuat data...

Proses pembangunan Bandara Kediri, di Kediri, Jawa Timur, dimulai. Bandara Kediri diharapkan bisa membuka isolasi kawasan selatan Jawa Timur.

Memuat data...

Sosialisasi RUU Cipta Kerja ke sejumlah kota akan berlangsung bersamaan dengan pembahasan RUU tersebut di DPR. Pemerintah menerima berbagai masukan untuk mengakomodasi semua kepentingan.

Halaman 1