logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Berpijak pada pentingnya peran Indonesia bagi perdamaian dunia, termasuk atas konflik di Korea, Indonesia bisa membuktikan bahwa konflik bisa diselesaikan dengan jalan dialog, musyawarah, dan jalan Pancasila.

Memuat data...

Sejumlah pihak mengaktifkan kembali Partai Masyumi yang dibubarkan Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1960. Masyumi diaktifkan dengan maksud untuk merajut semua kekuatan politik Islam.

Memuat data...

Meskipun telah terbit Keputusan Presiden Joko Widodo No 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni, namun ”desoekarnoisasi” ide Pancasila ini belum “diputihkan”.

Memuat data...

Cynthia Lamusu mengisi masa pandemi dengan menayangkan siaran langsung lewat Instagram dengan beragam narasumber yang menyalakan semangat pemirsanya. Berbagi kisah inspiratif bukan kearifan yang baru-baru ini ia lakukan.

Memuat data...

Griya mungil di Jalan Pandean IV Nomor 40, Surabaya, Jawa Timur, adalah ”tetenger” kelahiran Soekarno, Proklamator yang juga Presiden Pertama RI. Rumah yang kini dimiliki Pemkot Surabaya itu akan dijadikan museum.

Memuat data...

Jakob Oetama, salah satu pendiri ”Kompas”, baru saja berpulang pekan lalu, Rabu (9/9/2020) lalu. Meski telah tiada, sosok dan sejarah beserta warisan nilai-nilainya akan terus hidup dan menginspirasi banyak orang.

Memuat data...

Sosialisme religius menjadi nilai luhur yang diajarkan Presiden RI pertama Soekarno. Gagasan itu terkandung dalam Pancasila yang jadi ideologi bangsa Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Karena itu, ketuhanan jadi dasar.

Memuat data...

Pancasila sudah menjadi nilai kehidupan masyarakat Minang. Sejarah mencatat, Pancasila dan Ranah Minang adalah dua hal yang melekat. Sejumlah tokoh bangsa perumus Pancasila juga berasal dari Minang.

Memuat data...

Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mengusulkan nama ”kompas” untuk Harian Kompas. Kompas berarti pemberi arah dan jalan dalam mengarungi lautan dan hutan rimba.

Memuat data...

Pembangunan kelembagaan wakil rakyat mengalami dinamika yang tidak mudah. Kini, dalam usia 75 tahun, kehadiran DPR tidak saja menjadi tuntutan demokrasi, tetapi juga tuntutan zaman yang terus bergerak.

Halaman 1