Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan delapan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pasca-penyelenggaraan pemungutan suara ulang, Rabu (19/5/2021).

Memuat data...

Jika MK mengedepankan pemenuhan aspek prosedural, permohonan sengketa hasil Pilkada Sabu Raijua akan ditolak. Namun, dalam kasus ini, aspek prosedural penting dikesampingkan demi tercapainya keadilan substantif.

Memuat data...

Dari dua putusan terkait sengketa hasil Pilkada 2020, MK memerintahkan pendirian TPS khusus bagi pemilih yang bekerja di area pertambangan. Kedua putusan jadi pelajaran berharga bagi KPU ke depan.

Memuat data...

Problem daftar pemilih pernah pula terjadi di Pilkada Sampang 2018. Saat itu, MK juga memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU). Problem yang berulang menunjukkan lemahnya supervisi dari KPU pusat.

Memuat data...

Keadilan substantif di Mahkamah Konstitusi perlu didahulukan untuk selesaikan sengketa gugatan perselisihan hasil Pilkada Sabu Raijua, NTT, dibandingkan syarat prosedural. Karena itu, MK harus lanjutkan perkaranya.

Memuat data...

MK meregistrasi dua permohonan perselisihan hasil Pilkada Sabu Raijua. MK diharapkan mengedepankan keadilan substantif karena putusannya dapat menyelesaikan persoalan kewarganegaraan asing bupati terpilih, Orient.

Memuat data...

Mahkamah Konstitusi hanya akan mengesampingkan syarat selisih suara untuk permohonan sengketa hasil pilkada jika sejumlah kondisi terpenuhi. Dengan arti kata lain, penyampingan bersifat kasuistik.

Memuat data...

Pola pembelaan KPU yang mengatakan permohonan tidak jelas cenderung banyak digunakan karena bisa menjadi celah bagi hakim MK untuk menolak permohonan sengketa calon di Pilkada 2020.

Memuat data...

Hari itu MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk 35 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dalam tiga panel.

Memuat data...

Lima kabupaten di Nusa Tenggara Timur menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih periode 2021-2026, dan empat kabupaten pelaksana Pilkada 2020 lain masih mengikuti sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Halaman 1