Menjelang pergantian kepemimpinan pemerintahan, publik menantikan sinyal keseriusan untuk membenahi dan menuntaskan berbagai persoalan pendidikan. Belum terlihat dampak serius kebijakan mewujudkan pendidikan bermutu.

Pendidikan yang dijalankan dengan menjunjung rasa gotong royong antara guru, sekolah, dinas pendidikan, aktivis dan peneliti pendidikan, juga orangtua dan siswa harus dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan.

Perlukah pemerintah mengatur dan membentuk kode etik guru nasional? Bukankah kode etik profesi merupakan kewenangan sepenuhnya dari organisasi profesi sebagaimana juga organisasi-organisasi profesi lain?

Kebinekaan penting untuk dijadikan landasan dalam penyelenggaraan pendidikan agama yang inklusif. Pendidikan agama di sekolah diharapkan mampu mengakomodasi hak seluruh peserta didik.

Sejumlah aktivis mahasiswa menggelar aksi di depan kantor Kemendikbud Ristek, Jakarta, Kamis (17/11/2022). Mereka menolak draf RUU Sisidiknas,

Semangat dan inspirasi Sumpah Pemuda hendaknya dapat menjiwai usaha mentransformasi pendidikan, budaya, dan riset yang sudah dimulai dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

Dalam Kurikulum Merdeka, kebutuhan akan guru dihitung juga dari jumlah siswa. Karena itu, dengan mengandaikan Kurikulum Merdeka diterapkan secara ideal, kekurangan guru di Indonesia sekitar 3 juta.

Hilangnya bahasa daerah dan bahasa asing dalam RUU Sisdiknas bersilangan dengan tujuan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa dan menjunjung kebinekaan. Badan Bahasa perlu memberi masukan ke Mendikbudristek soal ini.