ruu pemilu - Kompas.id

ruu pemilu

Bagikan

Menanggapi Bivitri

Perlu evaluasi serius terhadap pembentukan undang-undang. Apalagi waktu DPR dan presiden tinggal dua tahun lagi. Padahal, mendekati tahun politik 2024, partai-partai politik akan disibukkan agenda pemenangan pemilu.

Prioritaskan Bahas RUU Krusial

Rapat Paripurna DPR akhirnya mengesahkan Program Legislasi Nasional Prioritas 2021 yang berisi 33 RUU. Dalam waktu sangat terbatas, DPR diminta bahas RUU krusial dan RUU yang bersentuhan langsung dengan rakyat.

Politik & Hukum ·

Pemenuhan Prolegnas Dikejar Waktu

DPR dan pemerintah dikejar waktu menuntaskan kerja legislasi 2021 karena rapat kerja Prolegnas Prioritas 2021 harus diulang untuk mencabut RUU Pemilu. Meski dicabut, RUU Pemilu masih masuk daftar tunggu.

Politik & Hukum ·

RUU Pemilu, di antara Pragmatisme dan Kebutuhan Politik

Hampir dapat dipastikan RUU Pemilu urung dibahas karena akan ditarik dari Prolegnas Prioritas 2021. Hal ini dinilai menandakan pragmatisme politik lebih dominan ketimbang ikhtiar memperbaiki sistem politik.

Politik & Hukum ·

KPU: Pemilu dan Pilkada 2024 Tetap Perlu Perppu atau Revisi Terbatas UU Pemilu

Menyusul rencana pencabutan RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021, KPU sedang membuat kajian. Ini terkait tahapan apa yang bisa diatur di peraturan KPU, dan mana yang tetap perlu perppu atau revisi terbatas UU Pemilu.

Politik & Hukum ·

Iklan

Prioritaskan Prolegnas 2021

Memasuki masa sidang IV DPR, hari ini, pengesahan Prolegnas 2021 hendaknya diprioritaskan. Pembahasan sejumlah RUU penting terganjal karena Prolegnas belum disahkan.

Politik & Hukum ·

Meruwat Daulat Rakyat

Keraguan serta ramalan kepunahan justru menghasilkan umpan balik yang mampu mendorong upaya mengoreksi demokrasi. Demokrasi tetap dianggap sebagai pilihan yang paling kurang buruk dibanding tatanan kekuasaan lain.

Kepentingan yang Saling Bertemu di RUU Pemilu

Kepentingan pemerintah agar revisi UU Pemilu tak dilanjutkan bertemu dengan kepentingan mayoritas fraksi di DPR. Revisi berpotensi kuat kandas di tengah kebutuhan payung hukum baru agar pemilu lebih berkualitas.

Politik & Hukum ·

Revisi UU Pemilu Berpotensi Batal, Perppu Bisa Jadi Solusi

Perppu dianggap bisa jadi solusi setelah pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR menolak revisi UU Pemilu. Dengan perppu, aturan di UU Pemilu yang direvisi bisa dilokalisasi untuk memudahkan pemilu dan pilkada pada 2024.

Politik & Hukum ·

Republik Pejabat Tanpa Mandat Rakyat

Keputusan politik pemerintah yang tak akan merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada akan membuat separuh lebih kepala daerah pada 2022-2024 dijabat oleh penjabat yang ditunjuk pemerintah pusat. Padahal, publik ingin sebaliknya

Iklan