Kehadiran UU Perlindungan Data Pribadi yang komprehensif dan literasi digital intensif makin krusial di tengah arus pertukaran data, baik di dalam negeri maupun lintas batas negara.

RUU tentang Perlindungan Data Pribadi sudah dibahas sejak 2020. Meski sudah berkali-kali disebut sebagai prioritas, pembahasan RUU tersebut belum juga tuntas.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, negara harus melindungi HAM komunal dari penularan Covid-19 lewat Peduli Lindungi. Namun, Elsam ingatkan, masih belum diketahui pihak yang bisa mengakses data pribadi di aplikasi itu.

Peretasan tak hanya menyasar data pribadi, tetapi juga data strategis negara. Kebutuhan regulasi untuk melindungi data kian mendesak. Kini, DPR mencari jalan tengah mempercepat pembahasan RUU PDP.

Pencurian data pribadi telah menyebabkan kekhawatiran warga. Sebagian dari mereka telah mengalami dampaknya, mulai dari fotonya digunakan untuk menipu pihak lain hingga tiba-tiba ditagih utang. UU PDP kini dibutuhkan.

Kerugian akibat kebocoran dan pencurian data pribadi kini harus ditanggung warga. Data yang telanjur tersebar rawan dimanfaatkan pihak lain dan sulit diselamatkan. UU PDP yang diharapkan melindungi tak kunjung hadir.

Selama tidak ada pembahasan RUU PDP di masa sidang kali ini semestinya waktu bisa digunakan oleh pemerintah dan DPR untuk menyiapkan materi-materi pembahasan yang masih mengganjal sehingga ada titik temu.