Pengaturan detail mengenai tugas dan kewenangan lembaga independen yang bertugas sebagai regulator dan pengawas perlindungan data pribadi diperlukan.

Sejumlah fraksi di Komisi I DPR mendorong pembentukan lembaga independen pengatur dan pengawas pengelolaan data pribadi dalam RUU Perlindungan Data Pribadi.

Konversi pulsa menjadi uang masih luput dari perhatian operator dan regulator. Perlu UU Perlindungan Data Pribadi untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan dari aktivitas konversi pulsa menjadi uang tunai.

Pembobolan data pribadi kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, data milik lebih dari 890.000 orang yang diduga nasabah Kreditplus bocor dan terbuka di situs kriminal.

RUU Perlindungan Data Pribadi harus memuat regulasi yang merinci hak dan kewajiban penegak hukum terkait perlindungan data pribadi untuk mendukung pemberantasan tindak kriminal. Jangan jadi alat negara menginteli warga.

Data pribadi ialah sesuatu yang sangat sensitif dan cenderung dirahasiakan. Jika data itu bocor, apalagi tersebar di media sosial, pasti menimbulkan kekhawatiran pemiliknya. Karena itu, perlindungan negara dibutuhkan.

Masukan dari masyarakat dan pelaku industri akan dapat melengkapi upaya perlindungan data pribadi pada sektor spesifik, khususnya bidang kesehatan.

Hingga saat ini belum ada ketentuan yang membatasi data apa saja yang dikoleksi, dan dapat diolah oleh siapa. Pemerintah diminta transparan terkait penambangan data dari aplikasi pelacak kontak Covid-19, PeduliLindungi.

Kelonggaran aturan menjadi celah bagi pelaku penipuan. Mereka mengincar ”one time password” (OTP) untuk menguras uang yang tersimpan di aplikasi digital warga sehingga perlindungan pengguna aplikasi dibutuhkan.

Penyedia platform atau agregator data besar seperti Google, Facebook, dan lainnya perlu diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi. Hal ini untuk mencegah penggunaan data pribadi warga secara tidak benar