Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
ruu minerba
Bagikan
"Kejar Setoran" di Kala Pandemi
Unjuk rasa akhir September 2019 bisa jadi sudah dilupakan pembentuk undang-undang. RUU Minerba, satu dari sejumlah RUU kontroversial yang ditolak publik kala itu, begitu mudah disahkan. Kritik publik diabaikan.
Politik & Hukum
·
Pertobatan Ekologis
Di saat masyarakat berjuang melawan Covid-19, DPR menyetujui RUU Minerba menjadi undang-undang. RUU yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha tambang itu dikhawatirkan justru memperparah kerusakan lingkungan.
Opini
·
Pengesahan RUU Minerba Mendapat Sorotan
Selain pembahasannya yang dinilai kurang terbuka, undang-undang pertambangan mineral dan batubara juga dianggap menguntungkan korporasi. Meski demikian, DPR mempersilakan publik untuk mengajukan uji materi.
Ekonomi
·
Fokus Harga BBM dan Ketersediaan Elpiji
Pembahasan revisi UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berlanjut di tengah pandemi Covid-19. Masukan agar pembahasan ditunda tak didengar. Penanganan pandemi sebaiknya diprioritaskan.
Ekonomi
·
Revisi UU Minerba Dinilai Belum Melindungi Masyarakat
RUU Mineral dan Batu Bara yang dibahas Komisi VII DPR dianggap belum mengakomodasi suara masyarakat. Beberapa pasal juga dinilai akan melegalkan perusakan sumber kehidupan masyarakat.
Nusantara
·
Iklan
Pengambilan Keputusan Tingkat I Revisi UU Minerba
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif hadir mewakili pemerintah dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI untuk melanjutkan pembahasan RUU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.
Fotografi
·
Perusahaan Tambang Wajib Sediakan Dana Ketahanan dan Reklamasi Lahan
Apabila kontraknya sudah berakhir dan tidak melaksanakan reklamasi, setiap pemegang IUP bisa dipidana penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.
Ekonomi
·
Soal Pencabutan Kewenangan Daerah, Anggota DPR Berbeda Sikap
Sejumlah anggota Komisi VII DPR dan DPD berbeda sikap soal pencabutan kewenangan pemerintah daerah di sektor pertambangan. Pengambilalihan belum menjamin perbaikan. Namun, terpenting adalah jangan tumpah tindih.
Ekonomi
·
Rapat kerja membahas RUU Perubahan tentang RUU Minerba
Pembahasan lanjutan RUU Minerba di Komisi VII
Fotografi
·
59.791 Hektar Hutan Bisa Diselamatkan
Ilmu Pengetahuan & Teknologi
·
Lihat Lainnya
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·