Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
RUU Ibu Kota Negara
Bagikan
DPR Masih Belum Tahu Pasal dalam UU IKN yang Perlu Direvisi
DPR telah menyetujui Prolegnas 2023, termasuk di dalamnya revisi UU IKN. Namun, hingga kini DPR masih belum tahu pasal dalam UU IKN yang ingin direvisi pemerintah.
Politik & Hukum
·
Pembangunan Pertahanan Ibu Kota
Lokasi calon ibu kota negara yang baru berada di tepi pantai dan tak jauh dari wilayah perbatasan dengan negara lain. Karena itu, memperkuat pertahanan di Kalimantan hendaknya menjadi prioritas dalam pemindahan IKN.
Opini
·
Superkilat Pembahasan RUU Ibu Kota Negara dan Kisah Bandung Bondowoso...
Pembahasan RUU IKN perlu dilakukan dengan jernih, tidak terburu-buru, dan membuka ruang pelibatan publik. Kecuali jika pembentuk UU ingin meniru Bandung Bondowoso yang berusaha membangun 1.000 candi dalam semalam.
Politik & Hukum
·
Abaikan Imbauan Presiden, Anggota DPR dan Pejabat Bappenas ke Luar Negeri
Ketua Pansus RUU IKN DPR bersama sejumlah anggota pansus dan pejabat di Kementerian PPN/Bappenas dikabarkan sudah berangkat ke Kazakhstan, Sabtu lalu. Mereka berencana mempelajari pemindahan ibu kota di Kazakhstan.
Politik & Hukum
·
Pengaturan Komprehensif Menghindari Pengulangan Kesalahan
Bukan hanya menghindari pengulangan kesalahan di Jakarta, ibu kota negara yang kini disiapkan di Kaltim juga diharapkan dapat menciptakan struktur tatanan sosial yang seimbang. Bukan hanya modern.
Nusantara
·
Iklan
Hentikan Cara-cara Koboi dalam Membentuk Undang-undang
DPR seharusnya taat asas dalam membentuk undang-undang. Bukan cara-cara koboi yang digunakan, seperti terlihat dalam pembentukan Pansus RUU Ibu Kota Negara. Apalagi, DPR sudah ”ditegur” MK melalui putusan UU Cipta Kerja.
Politik & Hukum
·
Keputusan DPR Melanggar Tata Tertib, tapi Tata Tertib yang Diubah
DPR melanggar Tata Tertib DPR saat menetapkan Pansus RUU Ibu Kota Negara. Namun, pelanggaran itu disikapi dengan mengubah tata tertib agar sesuai keputusan yang diambil.
Politik & Hukum
·
Prioritaskan Bahas RUU Krusial
Rapat Paripurna DPR akhirnya mengesahkan Program Legislasi Nasional Prioritas 2021 yang berisi 33 RUU. Dalam waktu sangat terbatas, DPR diminta bahas RUU krusial dan RUU yang bersentuhan langsung dengan rakyat.
Politik & Hukum
·
Pekan Depan, RUU Ibu Kota Negara Baru Diusulkan ke DPR
Pemerintah segera mengirimkan naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara ke DPR untuk dibahas bersama. Saat ini, draf RUU masih dalam tahap finalisasi.
Politik & Hukum
·
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·