Kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Masyarakat sipil meminta agar DPR dan pemerintah melibatkan publik untuk berpartisipasi dalam pembahasan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan. Hal itu penting dilakukan agar tidak ada penolakan meluas seperti sebelumnya.

Memuat data...

Bulan Agustus 2019 merupakan momen penting bagi para penggerak advokasi perubahan hukum pidana di Indonesia Ada dua agenda besar yang hendak didorong kelompok kepentingan berbeda untuk segera disahkan pada masa singkat persidangan di DPR per 16 Agustus 2019 sampai berakhirnya periode DPR 2015-20

Memuat data...

&nbspJAKARTA KOMPAS Kalangan aktivis perempuan terus mendorong pemerintah dan DPR agar memperbaiki sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang berpotensi mengkriminalisasi perempuan anak dan kaum marjinal Perbaikan tersebut penting karena RUU tersebut masih mengabaikan

Memuat data...

&nbspJAKARTA KOMPAS Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dapat menjadi bom waktu bagi program pemerintah khususnya di bidang kesehatan Sedikitnya ada empat ketentuan dalam RUU HP yang jika dibiarkan akan berdampak pada program kesehatan pemerintah RUU HP seharusnya menjamin warga hid

Memuat data...

&nbspJAKARTA KOMPAS Rancangan Undang- Undang Hukum Pidana atau RUU HP yang saat ini masih dibahas oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat masih menyisakan sejumlah aturan yang bermasalah Pemerintah diharapkan tidak memaksakan rancangan undang-undang tersebut disahkan tahun ini sebab

Memuat data...

Sehari sebelum Hari Kartini 2018 Jumat 2042018 Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah aktivis perempuan berdialog di Istana Bogor Jawa Barat Bagi kalangan aktivis perempuan pertemuan tersebut bukanlah pertemuan biasa Pertemuan dengan Presiden merupakan wujud dari adanya perhatian

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS Dampak terhadap pemberlakuan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana harus turut menjadi pertimbangan oleh DPR dan pemerintah dalam merumuskan undang-undang tersebut Pembahasan harus dilakukan secara matang dan mendalam Pengajar hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera Biv

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS -- Sejumlah lembaga keumatan mendorong Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Sejumlah pasal yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dikhawatirkan mengancam toleransi Lembaga keumatan terse

Memuat data...

&nbspJAKARTA KOMPAS Ancaman kriminalisasi terhadap perempuan dan anak serta kelompok rentan yang masih tercantum dalam sejumlah pasal di Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana mendorong perempuan-perempuan di berbagai daerah bergerak Hanya dalam waktu sepuluh hari terkumpul lebih dari 1300 ta

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS--Organisasi perempuan dan sejumlah organisasi masyarakat sipil meminta kepada Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat agar menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana jadi undang-undang Hal itu karena sejumlah pasal dalam rancangan undang undang tersebut merugik

Halaman 1